RDP komisi I DPRD Kukar bersama dengan pihak terkait membahas pemekaran Kecamatan Muara Kaman.(Kriz)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR:  Rencana pemekaran Kecamatan Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki tahap akhir.

Dari total 20 desa yang ada di kecamatan tersebut, sembilan desa telah menyatakan kesiapan bergabung dalam pembentukan kecamatan baru.

Kini, DPRD Kukar tinggal menunggu keputusan Desa Sedulang yang menjadi penentu penyelesaian proses pemekaran.

Keputusan Desa Sedulang tersebut menjadi fokus pembahasan dalam Komisi I DPRD Kukar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Camat Muara Kaman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Tenggarong, Senin (22/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi tindak lanjut pembahasan pembentukan kecamatan baru yang hingga kini masih menyisakan satu persoalan, yakni sikap Desa Sedulang.

Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono, mengatakan rapat tersebut digelar untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Desa Sedulang dan tokoh masyarakat, terutama terkait kondisi infrastruktur menuju desa tersebut.

“Yang menjadi pertanyaan masyarakat sudah dijelaskan, bahwa dalam waktu dekat, bahkan hingga tahun 2027, belum ada perencanaan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Karena itu, kita tinggal menunggu jawaban dari pihak Desa Sedulang,” jelasnya.

Menurutnya, jawaban dari Desa Sedulang akan menjadi dasar untuk menentukan komposisi akhir pembentukan kecamatan baru.

Apabila desa tersebut tidak bergabung, maka Desa Benua Puhun yang telah menyatakan kesiapan akan masuk menggantikan sehingga jumlah desa di kecamatan baru tetap berjumlah 10 desa.

“Atas jawaban yang telah disampaikan pemerintah melalui Pak Camat, itu akan menjadi dasar bagi kita untuk menentukan apakah Desa Sedulang akan bergabung ataukah digantikan oleh Desa Benua Puhun,” ujarnya.

Agustinus menjelaskan, alasan Desa Sedulang belum menentukan sikap bukan karena persoalan jarak, melainkan harapan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap akses jalan menuju desa tersebut.

“Permintaan mereka adalah agar akses jalan sepanjang sekitar 10 kilometer menuju desa tersebut mendapat perhatian pemerintah, baik melalui pembangunan, pengerasan, maupun semenisasi,” ucapnya.

Ia menuturkan bahwa perhatian pemerintah terhadap Desa Sedulang tidak selalu harus diwujudkan melalui pembangunan jalan.

Menurutnya, perhatian juga dapat diberikan melalui berbagai program pembangunan lainnya.

“Perhatian juga bisa diwujudkan melalui pembangunan lainnya, seperti bantuan sosial keagamaan, rehabilitasi rumah ibadah, rehabilitasi kantor pemerintahan desa, dan berbagai program lain yang menunjukkan kehadiran pemerintah,” tuturnya.

Karena itu, DPRD Kukar masih memberikan waktu sekitar satu minggu kepada Desa Sedulang untuk menyampaikan keputusan akhirnya.

“Kalau memang mereka tetap tidak mau, maka alternatifnya sudah siap, sepuluh desa sudah siap dan akan kami tindak lanjuti. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita buatkan perda,” tegasnya.

Senada dengan itu, Camat Muara Kaman, Nadi Baswan, mengungkapkan bahwa proses pembentukan kecamatan baru pada dasarnya sudah hampir rampung.

Menurutnya, dari seluruh tahapan yang telah berjalan, persoalan di Desa Sedulang menjadi satu-satunya hal yang masih perlu diselesaikan.

“Kalau progresnya, orang bilang sudah sekitar 90 persen. Tinggal 10 persen lagi, dan itu dari Desa Sedulang saja,” kata dia.

Ia menyebut pemerintah selama ini telah berupaya mencari jalan keluar terkait persoalan akses menuju Desa Sedulang, termasuk dengan berkoordinasi bersama sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah tersebut.

“Sebenarnya pemerintah sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan. Ada tiga perusahaan yang diharapkan bisa membantu progres pembangunan jalan tersebut. Intinya hanya itu saja, kalau persoalan itu selesai, proses pembentukan kecamatan baru ini bisa berjalan hingga seratus persen,” ujarnya.

Menurut Nadi, secara administratif Kecamatan Muara Kaman sebenarnya telah memenuhi syarat untuk dimekarkan karena memiliki 20 desa yang dapat dibagi menjadi dua wilayah kecamatan.

“Kalau memang tidak bisa, berarti kita akan menarik satu desa pengganti. Yang penting jumlahnya tetap 10 desa. Itu inti persoalannya,” kata dia.

Saat ini, pihak kecamatan masih akan melakukan komunikasi kembali dengan Desa Sedulang guna memastikan keputusan akhir desa tersebut agar proses pembentukan kecamatan baru dapat segera ditindaklanjuti.

“Saya sendiri akan kembali berkomunikasi dengan mereka, apakah mereka tetap ingin bergabung ke wilayah bawah atau ingin ikut ke wilayah atas. Itu saja yang perlu dipastikan,” pungkasnya. (kriz)