Baharudin

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- DPRD Kukar sangat mendukung adanya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dari pemerintah, program tersebut sangat baik untuk menekan angka stunting serta penyakit TBC, dan hal ini harus diterapkan didaerah masing masing.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin mengatakan, pemerintah daerah harus selaras dengan program Kementerian Kesehatan dalam hal ini menekan angka stunting di Kukar.

"Tentunya kami mendukung program tersebut untuk diterapkan, agar angka stunting di Kukar minim atau setiap tahunnya menurun" ucap Baharuddin kepada Poskotakaltimnews, Selasa (2/11/2021).

Menurutnya, Dinas Kesehatan Kukar juga telah berupaya dalam penanganan stunting, apapun programnya Dinkes Kukar selama itu memberikan yang terbaik untuk daerah harus disupport, agar pencapaian target bisa maksimal.

"Saya apresiasi Kepala Dinkes dan juga Direktur RSUD AM Parikesit dan tenaga medis yang telah bekerja maksimal untuk Kukar" tuturnya

Lanjut dia, hal itu perlu diapresiasi karena angka stunting di Kukar sejak 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Harapannya tim kesehatan dapat menangani permasalahan tersebut dengan baik.

"Jangan menyepelekan masalah stunting, agar pertumbuhan generasi di Kukar normal, tidak ada kekurangan gizi" pungkasnya.

Untuk diketahui bahwa Sekda Kukar H Sunggono, pada Selasa (2/11/2021) menyerahkan bantuan STBM di Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong.

H Sunggono mengatakan, program sanitasi merupakan program Kementerian Kesehatan RI yang bertujuan dalam rangka pengendalian penyakit TB dan stunting. Saat ini ada 20 keluarga penerima manfaat yang dari program sanitasi.

Ia juga menyebutkan dalam dua tahun terakhir angka stunting di Kukar turun dan saat ini hanya tinggal 16,9 persen.

"Dari target pemerintah pusat Insya Allah 2023 angka stunting kita sudah di angka 14% dari penduduk yang terkonfirmasi stunting" kata H Sunggono saat sambutan.

Lanjut dia, program ini diharapkan berjalan dengan maksimal, namun untuk saat ini belum bisa menjangkau seluruh masyarakat Kukar, semua pihak harus bersinergi bukan hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan harus bersinergi dengan dunia usaha.(*riz/adv)