Mahasiswa Kukar Gelar Aksi Demo Damai Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Edi-Rendi

img


POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- Kelompok mahasiswa Kukar yang tergabung dalam kelompok Cipayung plus menggelar aksi damai dalam rangka mengevaluasi 1 tahun kepemimpianan Bupati Kukar Edi Damansyah dan Wakil Bupati H Rendi Solihin, di Kantor Bupati Kukar, Selasa (8/3/2022).

Massa yang berjumlah puluhan orang tersebut menyampaikan orasi didepan kantor Bupati yang diterima oleh Asisten II Setkab Kukar Wiyono dan sejumlah pejabat Pemkab Kukar.

Adapun tuntutan aksi yang disampaikan yakni, menggratiskan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin dan audit dana Covid-19 Kukar, pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh Kecamatan Kukar, menggratiskan biaya pendidikan bagi masyarakat Kukar.

Kemudian, realisasi peningkatan SDM guna mengurangi pengangguran, penertiban tambang ilegal dan reklamsi lubang tambang, menjamin ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok menjelang lebaran, tuntaskan kasus pelecehan seksual dan mewujudkan kota ramah anak serta perempuan.

Koordinator Lapangan Eko Purwanto mengatakan, sampai dengan 1 tahun berjalannya kepemimpinan Edi-Rendi belum semua mampu direalisasikan. Maka dari itu kelompok Cipayung mengevaluasi atas program program prioritas, agar mampu diwujudkan secepatnya.

"Seperti program digitalisasi pelayanan publik (Disapa) belum berjalan dengan maksimal, keterbukaan informasi publik mengenai proses pengelolaan anggaran Covid-19 dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP), namun tidak ada keterbukaan dari OPD Dinkes Kukar" kata Eko Purwanto kepada Poskotakaltimnews, di Kantor Bupati Kukar, Selasa (8/3/2022) .

Selain itu, program beasiswa idaman, seharusnya program tersebut bisa mengcover untuk menanggung biaya beban pendidikan anak anak yang tidak mampu. Hal ini Kukar bisa dikatakan belum menjadi kota layak anak.

Program Kukar siap kerja, sampai saat ini masih banyak pengangguran di Kukar, program tersebut semestinya dapat mengurangi angka pengangguran di Kukar.

"Program 50 juta per RT menjadi soroton bersama, karena belum mengetahui bagaimana proses penyalurannya, jangan sampai dengan adanya program ini menjadi celah korupsi" tuturnya.

Program pertanian, dalam hal ini swasembada jagung, pemerintah daerah harus menyiapkan hilirisasinya atau pangsa pasarnya, jangan sampai program ini tidak berjalan sama seperti program singkong gajah, karena tidak ada hilirisasinya.

"Masih banyak hal lain yang belum mampu diselesaikan dalam waktu 1 tahun pelantikan ini. Masih banyak PR yang harus diselesaikan, baik dari kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lainnya" jelasnya.

"Jika hal ini tidak segera ditindaklanjuti, maka kami akan datang kembali dengan masa yang lebih banyak" imbuhnya.

Sementara itu Asisten II Setkab Kukar Wiyono menyampaikan permohonan maaf, karena Bupati Kukar Edi Damansaya tidak bisa hadir menemui para aksi, yang disebabkan adanya pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan.

"Beliau juga menyampaikan terima kasih kepada kelompok Cipayung yang telah menyampaikan aspirasinya, hal ini merupakan bentuk kepedulian terhadap Kukar" ujar Wiyono

Tentunya aspirasi tersebut akan dipelajari lebih lanjut, dan akan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi tersebut.

 

Diketahui, pada saat ngapeh hambat dalam rangka realisasi janji visi dan misi Kukar Idaman, Rabu (2/3/2022), di Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) bahwa, dalam satu tahun berjalan ada beberapa yang dicapai pemerintah daerah, seperti program terang kampung ku, program air bersih setiap Desa, serta konektivitas.

Baik konektivitas telekomunikasi, jalan, maupun jembatan. Pada 2022 ini, saat ini sedang memfokuskan konektivitas infrastruktur, jadi jalan, jembatan, telekomunikasi, pertanian dalam arti luas.

Serta, penyediaan kelengkapan sarana prasarana pertanian, baik irigasi, jalan usaha tani, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, dan kesehatan.

Program tersebut dikerjakan sesuai dengan RPJMD yang ditetapkan pada APBD 2022. Memang diakuinya selama 1 tahun untuk program Kukar Idaman dalam RPJMD belum banyak kegiatan.

Dikarenakan masa transisi antara 2021 ke 2022. Sehingga semua kegiatan efektifnya pada 2022-2026 mendatang.(*riz)