Suasana RDP DPRD Kota Balikpapan 

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,BALIKPAPAN- DPRD kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Balikpapan perihal Pembahasan Pembinaan Prestasi Cabang Olahraga Kota Balikpapan.

Usai RDP, Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Doris Eko Susanto meminta agar permasalahan internal KONI tidak berdampak pada atlet-atlet Balikpapan. Karena di bulan depan mereka harus sudah mengirimkan data-data atlet. Diaturan sudah jelas, yang berhak mengirim nama-nama atlet adalah KONI kabupaten/kota.

"Saya rasa itu tidak ada masalah, terkait dualisme itu harus dibuktikan dengan surat keputusan, jika dua-duanya ada SK baru bisa dikatakan dualisme," kata Doris Eko usai RDP, Kamis (16/6/2022.

Doris melanjutkan, ketika mereka merasa benar, silakan dibuktikan dengan SK baik dari kubu A atau B. Dan dibuktikan mana yang sah mana yang tidak sah.

Pihaknya juga akan mengundang DPOP untuk mencari langkah-langkah kedepannya, supaya tidak merugikan para atlet Balikpapan. Dengan masalah internal, dampaknya juga dapat merusak nama baik kota Balikpapan, terkait pengiriman atlet ke provinsi.

"Dan kesepakatannya tidak ada dualisme, kalau ada dualisme harus bisa menunjukan SK," ujarnya.

Sebelumnya, tanggal 14 Juni kemarin pihaknya sudah di fasilitasi pemerintah kota, yang mempertemukan dua kubu. Dan yang hanya bisa menunjukkan SK resmi dari KONI Provinsi hanya satu orang saja (yang datang RDP).

Lebih jauh, Sekretaris Umum KONI Balikpapan Hasbi Muhammad menambahkan, komisi IV menyatakan bahwa fakta yang ada adalah surat keputusan, ketika ada kelompok lain yang menyatakan sah maka silakan tampilkan surat keputusannya.

"Dan DPRD dalam hal ini komisi IV, mempersilahkan kita untuk melanjutkan semua pembinaan tanpa ragu-ragu," akunya Hasbi usai RDP.

Bahkan dalam waktu dekat ini, Komisi IV DPRD juga akan mengundang Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DPOP) untuk mendengarkan apa alasannya ragu terhadap KONI yang sah. Sementara untuk para atlet sendiri, pada intinya pihaknya mengejar waktu karena bulan depan adalah waktunya menyetorkan nama (entry by number by name).

"Jika tidak dilakukan, maka sudah dipastikan Balikpapan tidak akan ikut pralomba," imbuhnya.

Ditanya perihal anggaran yang tidak turun karena dualisme, ia menjelaskan, kalau KONI Balikpapan proses pembinaannya berjalan, anggaran yang dimaksud tidak dicairkan itu anggaran pembinaan bukan Porprov.

Karena anggaran Porprov untuk keberangkatan saat ini sudah ada di DPOP, belum masuk dalam persiapannya berupa peralatan tanding dan puslatkot, karena baru diusulkan di APBD-P.

"Kalau itu mau diambil ahli DPOP tidak ada masalah, tetapi kewenangan pembinaan yang sudah kita persiapkan jangan juga diamputasi, termasuk ambil alih entry by number by name," tuturnya.

Dikatakan, surat tegas KONI Kaltim menolak karena aturannya hanya KONI kabupaten/kota yang bisa mendapatkan. Walaupun ada pernyataan dari DPOP ada pengecualian, sehingga ia menolak opsi-opsi itu.

"Kalau kami tandatangani, berarti kami mengakui ada KONI lain," pungkasnya. (ari)