Komisi III Bentuk Pokja untuk Mengatasi Permasalahan Banjir
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umun (DPU), Disperkim, Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,
BALIKPAPAN-
Komisi III DPRD kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan
Dinas Pekerjaan Umun (DPU), Disperkim, Dinas Perizinan, Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) dan Satpol PP untuk membahas dampak banjir di kota Balikpapan.
Usai RDP, Ketua Komisi III DPRD Alwi Al Qadri
mengatakan, ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat, pertama masalah
penanganan banjir dan rentetannya yang sangat panjang hingga membahas
pengupasan lahan (galian C).
Apalagi infomasi yang didapat, sangat banyak
galian C yang ilegal. Artinya tidak diketahui perizinan maupun DLH dan ini
berdampak pada banjir.
"Jadi percuma Pemkot menganggarkan
miliaran penanganan banjir dari hulu ke hilir, jika pengupasan lahan
dibiarkan," tegas Alwi didepan awak media, Senin (18/7/2022).
Menurutnya jika hal seperti ini dibiarkan,
tentu dampaknya akan makin parah, contohnya Sungai Ampal dan MT Haryono. Dan
akhirnya DPRD berdiskusi kepada dinas terkait agar segera dapat mengatasi,
seperti masalah perizinannya.
Untuk mengatasi permasalahan banjir, pihaknya
akan membentuk kelompok kerja (Pojka) yang melibatkan dinas terkait. Bahkan
setiap Selasa tim Pokja akan turun ke lapangan, baik masalah galian C atau
pengembang nakal.
"Karena banyak pengembang nakal yang
tidak memiliki bozem dan drainase yang baik. Karena di Balikpapan sendiri ada
30 lebih titik banjir," imbuhnya.
Yang jelas, komisi III sangat serius untuk
mengatasi masalah banjir, maka itu ia sampaikan kepada Satpol PP jangan cuma
tajam di bawah tumpul di atas. Ketika ada galian C yang dijaga oknum pihaknya
justru balik kanan.
"Mohon maaf mungkin ada kerjasama, saya
tidak tahu dalam bentuk apa kerjasamanya, yang jelas saya bilang jangan ada
tajam di bawah tumpul di atas," tegasnya.
Dan rencananya besok (19/7) Komisi III
bersama dinas terkait akan meninjau langsung 4 sampai 5 titik banjir. Karena ia
tidak ingin komisi III dianggap tidak serius menangani banjir.
"Kami juga capek disuratin warga maupun
ormas, kok komisi 3 lemah tidak ada turun, maka itu besok kita action di 4
sampai 5 titik," ungkapnya. (ari)