Komisi III DPRD Balikpapan Sampaikan Beberapa Hal Program Prioritas DLH
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabaruddin Panrecalle.
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,
BALIKPAPAN-
Komisi III DPRD kota Balikpapan melaksanakan pembahasan rapat dengan pendapat
(RDP) demikian dengan KUA PPAS dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Balikpapan
Sabaruddin Panrecalle menerangkan, ada beberapa hal-hal yang menjadi
pertimbangan komisi III yang dianggap segala prioritas, seperti menyinggung
menyangkut masalah persampahan.
"DLH menyampaikan bahwa dalam pembahasan
ini anggarannya sudah dipagu, sehingga teman-teman komisi 3 memberikan saran
dan pendapat," ucap Sabaruddin saat ditemui di kantor DPRD, Senin
(1/8/2022).
Dirinya mengatakan, ada hal-hal yang perlu
ditambahkan terutama dengan kebersihan, karena Balikpapan identik dengan
bersihnya, tapi tidak ditunjang dengan fasilitas yang ada.
"Pertimbangannya, katakanlah bak sampah
dalam bentuk kontainer yang tersebar di 34 Kelurahan dan 6 Kecamatan,"
jelas koordinatir komisi III.
Selain itu, komisi III juga memandang perlu
adanya penerangan lampu di setiap pemakaman di Balikpapan. Hal ini untuk
mencegah adanya kematian di malam hari, karena banyak yang terjadi ketika ada
pemakaman di malam hari tidak ditunjang dengan penerangan yang cukup.
"Maka itu masyarakat menggunakan genset
sebagai penerangannya," akunya.
Begitu juga dengan Tempat Pembuangan Akhir
(TPA) Manggar yang sudah tidak memadai untuk dikembangkan, sehingga ada
beberapa masukan ketika tidak cukup untuk dibuatkan lahan, bisa membuat sistem
teknologinya (sistem tumpang gali atau sebagainya).
Tidak terkecuali dengan lahan mangrove yang
perlu dikaji ulang, karena ada beberapa mangrove disana yang menggunakan dana
operasional yang begitu banyak, tetapi
tidak ada kontribusi untuk kota Balikpapan.
"Begitu juga dengan Kebun Raya di
kilometer 15 Balikpapan Utara, yang memakan operasional kurang lebih sekitar Rp
3 miliar, tapi tidak ada kontribusi ke Balikpapan," tegasnya.
Sementara terkait dengan anggaran yang
dipagu, pihak sudah mengatakan dengan Bappeda, jika ada OPD yang ingin
berinovasi untuk kepentingan masyarakat Balikpapan, agar tidak dipagu tetapi
ditambah.
"Pembahasan ini ada penambahan ada
pengurangan, sekiranya memang pro kepada
rakyat dan tidak ada anggaran seharusnya ditambahkan," ungkapnya. (ari)