TENGGARONG, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara Wiyono, menyatakan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar rapuh, pasalnya selama ini yang menopang besarnya nilai APBD Kukar bersumber pada Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas).

“Kondisi APBD kita sangat rapuh sekali, karena selama ini tertopang hanya dari DBH dari pusat yang bersumber dari Migas, ketiga harga anjlok maka transfer ke daerah juga menurun,” kata Wiyono belum lama ini.

Wiyono menyatakan, nilai APBD Kukar pada puncaknya pada 2013 lalu dimana mencapai Rp9 triliun, kemudian di 2014 menurun menjadi Rp7 triliun, sedangkan di 2016 kisaran Rp6 triliun, menginjak 2017 nilai APBD menurun dratis menjadi hanya Rp4,1 triliun.“Asumsi pada 2018 nanti juga akan mengalami penurunan, dan diestimasikan hanya kisaran Rp3 triliunan saja APBD Kukar,” tegas Wiyono.

Kukar tak lagi menyandang sebagai daerah terkaya di Kaltim maupun di Indonesia, karena selama ini ketergantungan terhadap SDA sangat tinggi sekali.

Secara terpisah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar H Totok Heru Subroto, menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar setiap tahunnya hanya kisaran Rp72 miliar, begitu pula pada target 2017 ini kisaran Rp72 miliar yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

“Namun secara keseluruhan PAD kita ini mencapai Rp400 miliar lebih, dimana kebanyakan itu merupakan memang hak Kukar, seperti Bosnas, BLUD RSU AM Parikesit dan pendapatan lain yang sah,” katanya.

Totok menjelaskan, untuk mengenjot PAD murni, sangat sulit hanya mengandalkan pajak daerah dan retribusi daerah seperti yang selama ini dilakukan, tetapi perlu inovasi baru dengan memaksimalkan pajak yang masih berkaitan dengan sumber daya alam (SDA), seperti perkebunan, pertanian maupun perikanan, kemudian harapan PI Blok Mahakam yang direncanakan akan mulai dilakukan di 2018, serta pengelolaan Pelabuhan Samboja.awi/poskotakaltimnews.com