RDP yang dilaksanakan Komisi II DPRD Kukar.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR. DPRD Kukar melalui Komisi II, mengundang pihak pihak terkait untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait dengan pajak dan retribusi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi II Sopan Sopian, didampingi anggota DPRD Kukar Firnadi Ikhsan, dan dihadiri Kepala Bappenda Kukar Bahari Joko Susilo, perwakilan Dishub Kukar, dan Satpol PP Kukar.

Sopan Sopian mengatakan, sebagai tugas dan fungsi Komisi II, yakni mempunyai hak untuk pengawasan, budgeting dalam keuangan daerah. Dalam hal ini bagaimana upaya untuk meningkatkan PAD Kukar.

"Bahwa selama ini Kukar selalu terbuai dengan Dana Bagi Hasil (DBH), kita harus menggali potensi daerah, dan bisa berdiri sendiri, tidak mengharapkan dari DBH saja," kata Sopan Sopian kepada Poskotakaltimnews.

Ia menyebutkan, meskipun potensi tersebut nilainya kecil, jika hal itu dikumpulkan dan dikelola dengan baik, tentu nilainya sangat luar biasa. Kukar memiliki banyak potensi dalam hal peningkatan PAD.

"Selain retribusi parkir, masih banyak potensi lainnya untuk bisa meningkatkan PAD, diantaranya dari pajak PBB, sarang burung walet, kalau walet itu sebenarnya dari pajak bangunan saja, bukan dari hasil penjualan sarang walet," sebutnya.

Hal ini harus menjadi perhatian bersama, bagaimana daerah, memperhatikan terkait dengan PAD, dan juga berpesan kepada pemerintah daerah, agar memperhatikan OPD apa saja yang mempunyai potensi PAD.

"Tentunya Sumber Daya Manusia (SDM), dan semangat giat bekerja dimaksimalkan, Kita himbau kepada masyarakat, agar masyarakat sadar untuk membayar pajak, baik itu PBB maupun yang lainnya," ungkapnya.

Sementara itu Bahari Joko Susilo menuturkan, dengan adanya RDP merupakan hal yang baik, sebab selama ini berkaitan dengan PAD jarang dibahas. Semoga kedepan bisa bekerja sama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kukar, untuk menggali potensi PAD.

"Selama ini kita sudah melakukan asistensi terhadap beberapa OPD yang berkaitan dengan PAD, contoh dari Dishub Kukar, kita petakkan bagaimana potensi mereka," ujar Bahari Joko Susilo.

Dirinya mengakui, target target pajak daerah masih rendah, sehingga kedepan perlu didorong data pajak daerah ini, dengan memperbaiki data data yang ada.

"Selama ini tercatat ada wajib pajak diluar PBB, ada sekitar 8000, dan yang aktif dalam membayar pajak hanya 1600, nah masih banyak sisanya yang tidak membayar pajak, kita belum tahu status mereka, apakah bisnisnya masih berjalan atau tidak," ucapnya.

Hal ini perlu dipastikan kembali, dengan berkolaborasi dengan DPRD, untuk mengoptimalkan PAD Kukar.(*riz/adv)