Pandangan Fraksi PAN DPRD Kukar.(achmad rizki/poskotakaltimnews)

POSKOTAKALTUMNEWS.COM, KUKAR- Seluruh Fraksi di DPRD Kukar, menyampaikan pandangan umumnya terhadap penyampaian nota keuangan Raperda APBD 2023.

Penyampaian pandangan umum Fraksi tersebut berlangsung, pada saat Rapat Paripurna massa sidang ke 3, di ruang Rapat Paripurna, Jum'at (23/9/2022).

Adapun Fraksi yang menyampaikan pandangan umumnya diantara nya ialah, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Pandangan umum Fraksi PAN disampaikan oleh Aini Faridah.

Ia mengatakan, Fraksi PAN menanggapi beberapa hal, terkait dengan Raperda APBD 2023 Kukar, diantaranya RAPBD 2023 diperkirakan Rp. 3,480 Triliun, yang didominasi pendapatan transfer sekitar Rp. 3,740 Triliun, sedangkan PAD sebesar Rp. 640 Miliar.

Tentu hal tersebut menimbulkan beberapa pendapat yakni, masih kurangnya pendapatan transfer dibandingkan PDRB, masih belum masifnya upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD, dan bergantunga keuangan daerah pada dana transfer yang sifatnya flukluatif.

"Kedepan harapan kami pemerintah daerah bisa memperkuat hasil pengelolaan kekayaan daerah, agar mempunyai nilai tambah yang tinggi bagi PAD kita," kata Aini Faridah.

Kata dia, opsi atau saran agar PAD Kukar bisa alami peningkatan ialah, memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat, dan kajian mendalam agar regulasi dana perimbangan bisa lebih maksimal, sebab Kukar merupakan daerah penghasil.

Kemudian, pemerintah daerah dapat memaksimalkan peran BUMD, untuk meningkatkan PAD, dalam hal ini pemerintah daerah menekankan kepada Pimpinan BUMD, untuk fokus mengurus bisnis perusahaannya.

Selanjutnya, sektor pendidikan juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan masyarakat yang kurang mampu, untuk menunjang mutu pendidikannya.

"Poin yang ingin kami sampaikan, adalah agar disemua lini penganggaran baik dibidang pendidikan, pariwisata, pertanian, infrastruktur dan lain - lain, yang direncanakan pada 2023 kedepan, bisa efektif dan efisien atau tepat sasaran," sebutnya

Sedangkan pandangan umum dari Fraksi Gerindra disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kukar Ma'ruf Marjuni.

Menurut pandangan Fraksi Gerindra, bahwa kebijakan ekonomi seyogyanya diarahkan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berkedaulatan.

"Kami berpendapat, dalam penyusunan RAPBD 2023, sejauh mana rencana anggaran berpihak pada layanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian? Apalagi dengan adanya dampak kenaikan harga BBM? Program apa saja dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat tersebut?," ucap Ma'ruf Marjuni

Fraksi Gerindra juga mempertanyakan apakah Penyusunan Rancangan APBD 2023 telah sesuai, dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan, dan penganggaran antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu, berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah, serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung.

Berkaitan dengan rancangan nota keuangan 2023 ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, diantaranya bagaimana rumusan prioritas pembangunan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bagaimana penyusunan kesesuaian antara rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Bagaimana kesesuaian proyeksi kapasitas fiskal tahunan.

Kemudian, Bagaimana mengukur Konsistensi indikator dan target kinerja sasaran. Bagaimana Kesesuaian pagu dana per program, kegiatan dan sub kegiatan. Bagiamana Kesesuaian lokasi kelompok sasaran penerima manfaat perkegiatan.

"Beberapa hal tersebut sangat penting untuk dipertanyakan, hal ini untuk mengukur dan menentukan bagaimana kualitas anggaran, dan asas manfaat yang diberikan kepada masyarakat," ungkapnya

Sementara itu Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid menuturkan, seluruh Fraksi di DPRD Kukar telah menyampaikan pandangan umumnya, berkaitan dengan penyampaian nota keuangan Raperda APBD 2023.

"Para Fraksi menanggapi hal itu, bertujuan untuk pemertaan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pemerintaj daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada, baik itu bangunan walet, batu bara dan lainnya," ujar Abdul Rasid kepada Poskotakaltimnews

Harapannya, dengan pandangan Fraksi Fraksi dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan APBD Kukar.(*riz/adv)