Pengesahan APBD Kukar 2023 melalui rapat paripurna.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUKAR- APBD Kukar 2023 senilai Rp. 7,2 Trilliun, resmi disahkan oleh DPRD Kukar , pada rapat paripurna ke 12 massa sidang I, di ruang rapat paripurna DPRD Kukar, Jum'at (28/10/2022) malam.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua DPRD Didik Agung Eko Wahono, H Alif Turiadi, dan dihadiri Wakil Bupati H Rendi Solihin serta anggota DPRD lainnya.

Abdul Rasid mengatakan, APBD 2023 telah disahkan, namun ada beberapa hal yang menjadi catatan dari anggota DPRD, untuk menjadi perhatian pemerintah daerah kedepannya, diantaranya berkaitan dengan ifrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita bersyukur APBD ini cepat kita sahkan, dengan cepat disahkan ini, kegiatan pada 2023 bisa lebih maksimal, sehingga kegiatan kegiatan yang ada di SKPD sudah bisa jalan, dan pada akhir tahun penyerapan kegiatan APBD ini bisa maksimal," kata Abdul Rasid kepada awak media usai rapar paripurna.

Menurutnya, selama ini kegiatan kegiatan masih dibikang lambat, karena lelangnya pada Juni, Juli, maka dari itu kedepan awal tahun kegiatan sudah bisa dilaksanakan.

"Apalagi kegiatan tahun depan pembangunan fisik, seperti pembangunan pasar Tenggarong, Rumah Sakit Muara Badak, dan lainnya, hal ini memerlukan waktu yang panjang, maka dari itu kegiatan kegiatan 2023 bisa cepat dilaksanakan," sebutnya

Sementara itu Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin menuturkan, persetujuan APBD 2023 sempat tertunda, namun hal ini bukan ada masalah yang serius, dalam pembahasan APBD telah dilakukan sebanyak tiga kali Badan Anggaran (Banggar).

"Kita juga sudah mendengarkan, beberapa pendapat dari tanggapan Fraksi DPRD Kukar, dan perlu kami tanggapi sedikit bahwa, peningkatan APBD yang cukup signifikan bisa dipastikan tidak keluar dari mandatory spending, yang sudah disiapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan," ucap Rendi Solihin.

Lanjut dia, dengan peningkatan APBD 2023, tentunya semua sektor baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur tetap dengan porsinya masing masing ikut alami peningkatan juga.

"Kami juga sudah memerintahkan kepada OPD terkait, untuk mengkaji secara detail, dan jangan terjadi permaslahan administrasi kemudian hari, sehingga mengakibatkan terkendalanya proses lelang," ungkapnya.

Ia menargetkan, awal tahun suudah bisa melaksanakan kegiatan kegiatan yang sifatnya besar, bukan hanya pasar Tangga Arung, namun ada beberapa kegiatan seperti pembangunan Rumah Sakit Muara Badak, jalan poros Kahala. Sehingga tahun depan pengerjaannya harus on time (tepat waktu).

Diketahui, APBD Kukar 2023 sekitar Rp 7,24 Trilliun, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah sebanyak Rp. 640 Milliar terdiri dari pajak daerah Rp. 130 Milliar, retribusi daerah Rp. 10 Milliar, dan lain lain asli pendapatan daerah Rp. 430 Milliar.

Kemudian, Pendapatan transfer sebesar Rp. 6,60 trilliun, terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat sekitar Rp. 6 triliun, termasuk didalamnya yakni, Dana bagi hasil reguler, dana alokasi umum, dan lainnya. Sementara pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.550 milliar yang merupakan bantuan keuangan pemerintah provinsi Kaltim.

Belanja daerah, belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp 7,74 trilliun, dengan rincian sebagi berikut, belanja operasi sebesar Rp 4,492 trilliun, belanja modal Rp 2,45 trilliun, belanja tak terduga Rp  42 milliar.(*riz/adv)