Abdul Malik

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, BONTANG- Komisi III DPRD Bontang bersama Tim Asistensi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pemerintah Kota Bontang kembali membahas Raperda tentang Pengelolaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Pemukiman.

Pembahasan Raperda tersebut digelar di ruang rapat Sekretariad DPRD Bontang, Jalan Bessai Berinta, Kelurahan Bontang Lestari, Bontang, Kalimantan Timur. Senin (24/10/2022).

Ditemui usai rapat kerja. Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang Abdul Malik menyebut rapat kerja hari ini yang Komisi III gelar bersama tim asistensi Raperda pemkot Bontang yakni penyelarasan isi naskah akademik dari pasal perpasal pada Raperda tersebut.

"Ini bagian yang sangat penting agar bisa dipahami bersama dan Dinas Perkim yang nanti sebagai leading sektor, "ujarnya.

Kata dia, hari ini pihaknya bersama tim asistensi sudah membahas hingga pasal 22. Didalamnya terkait penyediaan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan pemukiman. Serta perhitungan luas lahan yang efektif yang menjadi bagian dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2018 sebagai syarat perencanaan dalam pasal 19 ayat 7 pada raperda tersebut.

Selain itu, raperda ini juga merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Sehingga ketersedian raperda tersebut bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

"Dalam raperda tersebut nantinya masuk juga didalamnya terkait fasilitas umum, pengelolaannya, kewajiban pengembang serta perlindungan komsumen nantinya akan diatur juga," ungkapnya.

Ia berharap, raperda tersebut bisa segera rampung sesuai target yang ditentukan hingga bulan November mendatang.

"Kami akan berusaha menyelesaikan pembahasan naska akademik bulan November ini," Tutupnya.(adv).