Syarifuddin Oddang

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, BALIKPAPAN - Pengerjaan DAS Sungai Ampal yang memakan anggaran sebesar Rp 136 miliar melalui multiyears terkesan mangkrak, pasalnya kurang lebih 3 bulan berjalan proyek yang seharusnya sudah mencapai 10 persen kini baru 0,9 persen.

Sementara target progres pekerjaan fisik hingga akhir Desember yang seharusnya 32 persen tetapi kenyataan dilapangan baru terealisasi 0,9 persen.

"Ada sesuatu hal yang tidak beres, intinya pelaksana kontraktor dilapangan tidak jelas. Kita datang disini belum ada pekerja di mega proyek ini," ucap Anggota Komisi III DPRD kota Balikpapan Syarifuddin Oddang kepada awak media, Rabu (16/11/2022).

Berbicara tentang aturan, DPRD sebagai pengawas mempertanyakan sudah sejauh mana progres pengerjaannya dengan anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 17 Miliyar.

"Apakah DPU sudah berikan teguran, infonya sudah, tetapi pihak kontraktor berdalih tidak mengetahui," jelas.

Sementara untuk langkah-langkah yang harus ditempuh sesuai aturan, maka sebaiknya DPU memutuskan kebijakan sehingga jangan sampai pengamprahan anggaran sudah diambil, tetapi progresnya tidak ada.

"Saya yakin dengan berakhirnya anggaran multiyears di 2023 sebesar 136 Milyar di enam titik mustahil bisa terpenuhi," akui.

Melihat kondisi dilapangan, kurangnya pekerja dan peralatan dilapangan tentu dinilai kurang mendukung. Karena seharusnya pekerja dilakukan oleh ratusan orang tetapi ini hanya 11 orang. Pekerjaan PL aja melibatkan puluhan orang, apalagi proyek miliaran seperti ini.

"Intinya saya pesimis proyek ini bisa melampaui target," terangnya.

Menurutnya, ini sangat menakjupkan, karena anggaran sebesar Rp 17 miliar sudah di ambil di PPK, tetapi hasilnya diluar dugaan. Jika nanti tidak bisa melampaui target maka akan ada sanksi yang diterima oleh kontraktor.

"Kita lihat usulan dari konsultan dan DPU, progres seperti apa dan selanjutnya berikan teguran tertulis dan ambil keputusan, dan diberikan tengang waktu seminggu untuk menyelesaikan, saya yakin 99 persen tidak akan berjalan," imbuhnya.

Sedangkan untuk diperumahan Wika seperti proyek mangkrak, yang ditinggal tanpa pengawasan. Jadi jangan salahkan masyarakat jika mereka berdemo karena tidak sesuai dengan sosialisasi yang telah dikemukakan. (adv)