POSKOTAKALTIMNEWS.COM,BALIKPAPAN-Gubernur Kalimantan Timur Dr H Isran Noor membuka Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting yang di gelar Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur, di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jum’at (10/3/2023).

Rakerda ini mengangkat tema “Peningkatan komitmen sinergitas dan kolaborasi pencapaian program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Kalimantan Timur”, menghadirkan keynote speaker Kepala BKBBN RI Dr (HC) dr Hasto Wardoyo dan dihadiri sejumlah kepala daerah di Kaltim, diantaranya Bupati Paser dr Fahmi Fadli, Wakil Wali Kota Samarinda Dr Rusmadi dan Wakil Bupati Kutai Barat Edyanto Arkan.

Gubernur Isran Noor mengapresiasi kegiatan rakerda ini sebagai upaya untuk menyukseskan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di wilayah Benua Etam.

Gubernur Isran mengungkapkan dari hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGi) yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, Kaltim itu naik 1,3 persen untuk prevalensi stuntingnya.

“Bagaimana ceritanya? Sudah saya amati ini, saya akan lakukan survei ulang ini menggunakan dana APBD. Daerah-daerah yang maju seperti di kota turun, tetapi kenapa di daerah yang jauh seperti Mahakam Ulu meningkat sampai lima poin,” ungkap Isran.

Isran mengatakan bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim dan Sekda untuk melakukan survei ulang bekerja sama dengan BPS dan Universitas Mulawarman.

“Mudah-mudahan hasilnya lebih jelek, artinya turun,” kata Isran.

Karena, lanjut dia, dari tujuh indikator pembangunan kesejahteraan rakyat, lima indikator sudah diatas rata-rata nasional, seperti income per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), gini rasio, tingkat kemiskinan dan angka harapan hidup.

“Untuk kemiskinan ekstrem dan stunting kok tambah naik, bukan tidak percaya tapi ini harus diperdalam,” tegasnya. 

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini pun berharap kepada para bupati dan wali kota di Kaltim untuk tidak menerima mentah-mentah data yang ada, baik terkait prevalensi stunting maupun kemiskinan ekstrem, tetapi harus dikoreksi dan ditindaklanjuti apakah benar atau tidak di lapangan.

“Dalam raker ini harus dibahas benar-benar program untuk percepatan penurunan stunting di Kaltim, untuk kemudian ditindaklanjuti bersama, berkolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, swasta dan mitra pemerintah lainnya,” pungkas Isran Noor.

Kepala BKKBN RI Dr (HC) Hasto Wardoyo dalam paparannya mengatakan hasil SSGI dari Kementerian Kesehatan dimana-mana banyak yang tidak cocok dengan data e-PPGBM (elektronik-Pencatatan Pelapran Gizi Berbasis Masyarakat) milik BKKBN RI.

“Pak gubernur sudah sangat tepat karena ingin mengadakan survei lagi di wilayah Kaltim. Kalau bisa jumlah sampel lebih banyak dan alat ukur Kemenkes dan metode surveinya disamakan dengan SSGI, jadi hasilnya ini akan sama dengan Kemenkes dan diakui perguruan tinggi, karena akn melibatkan perguruan tinggi dan BPS,” kata Bupati Kulon Progo periode 2011-2016 dan 2016-2019 ini, sembari menyebut bahwa derajat kesehatan di Kaltim sudah sangat baik berdasarkan data dari BPS RI.

Hasto Wardoyo berpesan agar kepala daerah baik di level provinsi (gubernur) dan kabupaten/kota (bupati/wali kota) agar dalam melakukan percepatan penurunan stunting di wilayahnya, untuk segera menggerakkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang di Kaltim jumlahnya sekitar 5.964 orang (1.988 TPK) tersebar di 10 kabupaten/kota se Kaltim.

“Kami titip program penurunan stunting ini di 1000 hari pertama kehidupan (HPK), dengan menggerakkan dan memberdayakan TPK di daerah masing-masing. Kan dananya sudah diturunkan ke masing-masing kabupaten/kota, jangan ditunda-tunda lagi. Segera lakukan pelatihan bagi TPK,” pesan Hasto. (mar)