Pemkab Kukar Fasilitasi Akses BBM Subsidi untuk Petani dan Nelayan
Asisten II Wiyono saat memimpin
rapat terkait BBM jenis Solar Bersubsidi
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,
KUKAR-
Pemkab Kukar terus berupaya memudahkan akses petani dan nelayan untuk
mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
Hal itu disampaikan oleh Asisten II Setkab Kukar Wiyono, pada saat pimpin rapat terkait dengan tindak lanjut BBM Solar bersubsidi untuk petani dan nelayan, di ruang rapat Asisten II, Selasa (28/3/2023).
Rapat tersebut dihadiri, perwakilan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar.
Wiyono mengatakan, kendala saat ini yang dirasakan oleh petani dan nelayan itu terkait dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar. Namun sebagian nelayan di Kukar sudah terfasilitasi untuk mengakses BBM Solar bersubsidi dengan mudah.
"Kalau nelayan sudah terfasilitasi BBM subsidinya. Maka dari itu rapat kali ini untuk mensinkronkan dan berkordinasi kembali dengan pihak Pertamina, agar BBM bersubsidi bisa dirasakan oleh petani dan nelayan," kata Wiyono, Selasa (28/3/2023).
Menurutnya, dengan mudahnya petani maupun nelayan mendapatkan BBM Solar bersubsidi, bisa meringankan biaya produksi dan mentupi biaya operasional.
"Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kebijakan terkait BBM bersubsidi, sesuai dengan Perpres dan permentan BPH Migas," ungkapnya.
Sementara pemerintah daerah yang mengajukan data, sesuai kebutuhan petani dan nelayan. Siapa saja yang membutuhkan BBM Solar, baik itu mesin bajak sawah, dan ces nelayan.
"Berdasarkan data kita ajukan, tapi ketentuannya tetap dari Pertamina. Kami berharap semua berjalan dengan baik," sebutnya.
Sementara itu Kabid Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar Asli Husaini menuturkan, sebagian nelayan di Kukar sudah terfasilitasi aksesnya untuk mendapatkan BBM Solar bersubsidi, ada sekitar 300 nelayan yang sudah mendapat rekomendasi untuk mendapatkan BBM Solar.
"300 tersebut terdiri dari Kecamatan Samboja,
Muara Jawa, dan Anggana. Bentuk rekomendasinya dalam bentuk surat, sesuai
dengan berapa unit mesin nelayan itu punya," ucap Asli Husaini.(riz/adv)