Rapat dengar pendapat Komisi IV DPRD Kukar membahas terkait pengangkatan P3K Kukar.

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Tahun 2023 ini dipastikan Kutai Kartanegara mendapatkan jatah formasi pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sekitar 3000 kuota, baik tenaga pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis. Pengangkatan P3K Kukar diharapkan mengurai persoalan tenaga honorer Kukar, sehingga tidak akan memunculkan masalah baru bagi honorer di Kutai Kartanegara.

“Pengangkatan P3K  baik untuk tenaga pendidik maupun tenaga kesehatan yang dibuka untuk Kukar, jangan menjadi masalah baru bagi tenaga honorer di Kukar.” Ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas masalah pengangkatan P3K, diruang rapat Komisi IV, Selasa (6/6/2023).

Ia mengharapkan jangan sampai penerimaan P3K yang begitu besar ternyata yang menikmati  justru orang dari luar Kukar. Khusus tenaga pendidik formasi itu berdasarkan Dapodik di masing masing sekolah, sehingga untuk kontrolnya tenaga pendidik di Kukar.

Bertambahnya tenaga pendidikan khusus P3K di Dinas Pendidikan,  bisa mengatasi kekurangan-kekurangan tenaga pendidik khususnya di daerah-daerah terpencil dan terjauh. Maka DPRD menekankan kepada Dinas Pendidikan jangan sampai penerimaan begitu besar ini nanti malah menjadi penumpukan di daerah-daerah tertentu.

Sementara untuk P3K tenaga kesehatan, dari pembahasan RDP sedikit ada pemahaman yang berbeda, karena sistem yang dibuka ini sesuai dengan petunjuk dari pusat yaitu, semi tertutup penerimaannya.

"Tapi hal ini bukan berarti kita menerima secara langsung dari pusat, kita berupaya bagaimana menemukan formasi yang tepat, tentunya ini semua untuk kebaikan Kutai Kartanegara kedepannya," ungkapnya.

Maka dari itu sebagai tindaklanjut dari pembahasan ini, DPRD Kukar akan mengundang kembali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan memanggil tenaga ahli dari masing masing untuk membahas unik unik yang ada di daerah ini.

"Kalau mengangkat tenaga dari luar, artinya tenaga honorer kita tidak berkurang malah bertambah, kita akan mengakomodir semua kepentingan-kepentingan ini, yang jelas kita ingin kesempatan itu diberikan luas kepada warga masyarakat Kutai Kartanegara," sebutnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, Baharuddin didampingi anggota Komisi IV diantaranya Ahmad Zulfiansyah, Andi Faisal, dihadiri Kepala BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan Kukar.(adv/riz)