POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI TIMUR- Hari Raya Idul Adha yang baru saja berlalu telah menyuguhkan masalah baru bagi warga Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Kelangkaan stok gas LPG 3 Kg menjadi perhatian Sekretaris Komisi A DPRD Kutim, Basti Sangga Langi, setelah menerima keluhan dari masyarakat, terutama umat Muslim yang kesulitan mendapatkan gas elpiji saat perayaan kurban.

"Pas lebaran kemarin orang bingung mencari gas i 3 kg, bahkan ada yang menghubungi saya," ungkap Basti, Senin(3/7/2023).

Basti menduga kelangkaan ini tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan stok, tetapi juga adanya penimbunan gas elpiji yang berujung pada pemanfaatan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan gas elpiji sebagai ladang keuntungan.

Menurutnya, kelangkaan tersebut mengakibatkan harga jual gas elpiji naik hingga Rp 50 ribu, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Jangan sampai ada yang menimbun akhirnya menaikkan harganya, ada kemarin harganya sampai Rp 50 ribu (per tabung)," tegas politisi PAN.

Sebelumnya, ketika dikonfirmasi oleh Insitekaltim, Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim, Andi Nur Hadi, menjelaskan bahwa kelangkaan gas elpiji terjadi akibat tidak adanya kegiatan pendistribusian dari Pertamina selama libur cuti bersama.

Menanggapi hal ini, Basti berpendapat bahwa Pertamina seharusnya telah mempersiapkan stok gas elpiji sebelum libur cuti bersama tersebut.

"Tapi menurut saya ini sudah dilakukan Pertamina, sebelum ada aturan baru mereka sudah mempertimbangkan kebutuhan pasar," ungkapnya.

Namun, untuk memastikan hal ini, pemerintah daerah perlu mengevaluasi pendistribusian gas elpiji baik dari Pertamina maupun agen gas elpiji. Sebab, antara Pertamina, agen gas elpiji, dan pemerintah terdapat MoU atau kerjasama yang harus dipertimbangkan.

Evaluasi tersebut penting dilakukan karena terdapat indikasi adanya peningkatan harga gas elpiji, terutama di daerah-daerah terpencil Kutim seperti Kecamatan Busang dan Kaliorang, di mana harga gas elpiji mencapai dua kali lipat dari harga subsidi.

"Ini perlu mendapat perhatian pemerintah. Distribusi gas LPG 3 kg perlu dievaluasi. Jangan sampai harga di satu tempat hanya Rp 25 ribu, tetapi di daerah terpencil mencapai Rp 50 ribu hingga Rp 60 ribu. Ini merugikan masyarakat," tegas Basti.(ADV)