Anggota Komisi D DPRD Kutim, Ramadhani

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI TIMUR- Masalah yang terjadi saat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) pendidikan SMA/SMK Negeri di Sangatta menjadi sorotan anggota Komisi D DPRD Kutim, Ramadhani. Ia menyoroti kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (UPT Disdikbud) Kaltim Wilayah II yang dinilai tidak mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurut Ramadhani, permasalahan siswa lulusan SMP yang tidak terakomodir dalam PPDB sudah terjadi selama dua tahun terakhir. DPRD Kutim sebelumnya telah mengusulkan penambahan ruang kelas baru (RKB) mengingat tingginya jumlah calon siswa yang mendaftar di sekolah negeri setiap tahunnya. Namun, usulan tersebut tidak terealisasi, sehingga permasalahan ini kembali muncul pada PPDB tahun 2023.

"Kami sudah mengusulkan sejak beberapa tahun lalu, namun tampaknya usulan tersebut tidak terlaksana karena permasalahan yang sama muncul kembali tahun ini," kata Ramadhani, Rabu (6/7/2023).

Hal ini menyebabkan Rahmadani menilai bahwa UPT Disdikbud Kaltim Wilayah II tidak serius dalam menangani permasalahan yang terjadi di lapangan, yang pada akhirnya membebani peserta didik untuk bersekolah di lembaga pendidikan swasta.

"Bagaimana mungkin siswa dan orang tua diharuskan mendaftar di sekolah swasta? Hal ini bertentangan dengan keinginan mereka," jelasnya.

Maka dari  itu, Ramadhani berharap agar UPT Disdikbud Kutim tidak lagi memberikan saran tersebut, melainkan harus memberikan solusi terbaik bagi pendidikan mereka. Setiap anak memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan.

"Kami berharap agar hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita untuk memastikan bahwa semua anak dapat terakomodir di sekolah negeri tahun depan. Jika tidak, maka akan dianggap bahwa UPT Disdikbud Kaltim tidak serius dalam menangani permasalahan di lapangan," tegasnya.

Dalam menyelesaikan permasalahan PPDB ini, diharapkan kerjasama antara DPRD Kutim dan UPT Disdikbud Kaltim Wilayah II dapat terjalin dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan ditemukan solusi yang tepat guna untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak di Sangatta.(ADV)