Rapat Paripurna DPRD Kutai Kartanegara

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- DPRD Kukar menggelar rapat paripurna ke 10 massa sidang III terkait laporan Badan Anggaran dan Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid, didampingi Wakil Ketua DPRD Kukar H Alif Turiadi, Siswo Cahyono, dan dihadiri Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Senin (26/7/2023).

Penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) dan persetujuan bersama terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Kukar Hamdan.

Hamdan mengatakan, realisasi APBD 2022 sekiatr 130,14 persen dari anggaran sebesar Rp. 5,7 trilliun. Realisasi tersebut lebih dari target yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya mencapai Rp. 560 milliar.

Kemudian, realisasi pendapatan transfer yakni 6.764 miliar, dan realisasi target yang telah ditetapkan Rp. 5,2 milliar, serta lain lain pendapatan yang sah yakni Rp. 111 milliar.

"Untuk belanja daerah 2022 tingkat keseluruhan mencapai 6.475 milliar atau sama dengan 83 persen dari anggaran 6.558 milliar," kata Hamdan

Sementara anggaran tersebut diperuntukkan untuk belanja pegawai, jasa, subsidi, hibah, bansos dan lain lain. Kemudian realisasi belanja transfer sebesar Rp. 621 milliar atau 99,54 persen dari anggaran Rp. 624 milliar.

Pada kesempatan tersebut, ada beberapa catatan dari seluruh fraksi di DPRD Kukar kepada pemerintah daerah. Diantaranya fraksi Golkar menyoroti terkait dengan data kemiskinan di Kukar yang hanya turun 0,03 persen dari tahun sebelumnya.

Kemudian, kasus stunting di Kukar 17,3 persen dari target 14,6 persen, dan kualitas pembangunan infrastruktur, baik gedung, jalan dan jembatan yang rusak.

"Maka dari itu fraksi Golkar meminta kepada pemerintah daerah, dapat memperhatikan hal tersebut," ucapnya.

Adapun dari fraksi Gerindra memberikan catatan berkaitan dengan inflasi dan angka pengangguran di Kukar. Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah untuk bekerjasama dengan pihak dunia usaha untuk membuka lowongan pekerjaan.

Sementara dari fraksi PDIP memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah terhadap pelaksanaab APBD 2022, namun dari capaia tersebut bisa dijadikan pelajaran untuk melakukan perbaikan pada tahun berikutnya.

"Untuk Fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mengatasi dampak lingkungan, akibat bencana maupun lubang tambang," jelasnya

Selain itu, fraksi PAN memberikan catatan terkait dengan tingginya Silpa, sehingga PAN meminta agar Silpa tersebut dapat digunakan untuk peningkatan SDM, peningkatan proyek kesehatan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Kukar.

"Untuk fraksi P3PKS memberikan catatan terkait dengan angka pengangguran, sehingga hal ini dapat memperhatikan soal data datanya," ungkapnya

Sedangkan fraksi Nasdem Hanura Perindo (NHP) memberikan catatan terkait dengan tingginya inflasi di Kukar, sehingga NHP meminta kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar.

Sementara itu Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid menuturkan, dari penyampaian laporan Banggar tersebut, maka hal ini dapat disetujui bersama.(riz/adv)