POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutai Kartanegara menyampaikan Laporan Banggar dan Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024.

Laporan tersebut disampaikan juru bicara Banggar DPRD Kukar Hamdan, pada Rapat Paripurna ke 2 massa sidang I, yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid, didampingi Wakil Ketua H Alif Turiadi, Didik Agung Eko Wahono, Siswo Cahyono dan dihadiri Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin, anggota DPRD Kukar lainnya maupun sejumlah OPD Kukar, di ruang Rapat Paripurna, Rabu (16/8/2023) malam lalu.

Hamdan  mengatakan, sesuai peraturan pemerintah Nomor 12/2019 pasal 89 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS Kabupaten, berpedoman pada RKPD tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan RKP 2024 dan RKPD Provinsi Kaltim 2024.

Berdasarkan tata tertib DPRD Kukar Nomor 1/2019 pasal 70 bahwa, badan anggaran DPRD memiliki tugas dan wewenang melakukan pembahasan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terhadap Rancangan KUA PPAS 2024.

"Dalam hal ini proyeksi KUA PPAS diantaranya pendapatan daerah mencapai Rp 11,69 trilliun yabg meliputi PAD 549 milliar, pendapatan transfer 10,90 triliun, dan lain lain pendapatan yang sah sekitar Rp 250 milliar," kata Hamdan.

Kemudian, belanja daerah diproyeksikan Rp 12,44 triliun yang terdiri dari belanja operasi Rp 6,52 triliun, belanja modal Rp 4,78 triliun, belanja tak terduga 100 milliar, belanja transfer Rp 1,04 milliar.

"Sedangkan penerimaan yang berasal dari pembiayaan netto diproyeksikan sekitar Rp 750 milliar," ungkapnya  

Hamdan juga menyebutkan, tahapan selanjutnya dilakukan kesepakatan bersama antara DPRD Kukar dan pemerintah daerah, agar menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyususn RKA SKPD sebagaimana amanat dalam PP 12/2019.(riz/adv)