POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Kalimantan Timur (Kaltim) telah menghadapi masalah besar terkait distribusi dokter yang sangat tidak merata. Berdasarkan data terbaru, sekitar 80 persen dari total 2.000 dokter hanya terkonsentrasi di 3 kota besar yakni Balikpapan, Samarinda, dan Bontang.

Hal itu kata anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar dr. Andi Satya Adi Saputra, berujung pada kekurangan tenaga medis di daerah pedalaman yang benar-benar membutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah.

Dari 2.000 dokter yang ada di Provinsi Kaltim, lebih dari 800 orang di antaranya merupakan dokter spesialis. Namun, angka ini mayoritas tersebar di kota-kota besar. Terutama, yang memiliki fasilitas dan infrastruktur lengkap dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

"Akibatnya, tujuh kabupaten/kota lainnya di Kaltim kesulitan dalam mendapatkan akses pelayanan medis yang memadai," jelasnya.

dr. Andi Satya Adi Saputra menjelaskan bahwa kurangnya minat para dokter untuk bekerja di daerah pedalaman Kaltim tidak terlepas dari faktor kesejahteraan yang lebih rendah dibandingkan di kota besar.

Kata pria kelahiran 1982 ini, dokter yang bekerja di daerah perkotaan memiliki akses lebih baik ke fasilitas yang memadai, mulai dari perumahan hingga transportasi. Selain itu, mereka juga memiliki peluang lebih besar untuk membuka praktek pribadi yang dapat meningkatkan penghasilan mereka.

“Dokter itu ingin bekerja dalam kondisi yang optimal. Tentu mereka juga berpikir tentang bagaimana kondisi rumah tinggal mereka, akses transportasi, serta kesempatan untuk tetap terhubung dengan keluarga,” bebernya.

Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu alasan mengapa dokter lebih memilih untuk bekerja di kota besar yang memiliki banyak fasilitas pendukung, dibandingkan harus bertugas di daerah pedalaman yang minim fasilitas dan infrastruktur.

Untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan ini, dr. Andi menekankan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi Kaltim harus memainkan peran penting dalam mendistribusikan dokter secara lebih merata ke seluruh wilayah.

Salah satu langkah yang diperlukan adalah pemberian insentif bagi dokter yang bersedia bekerja di daerah terpencil.

"Pemerintah harus memberi insentif khusus, seperti tunjangan dan fasilitas yang memadai di daerah pedalaman. Ini dapat menarik minat dokter untuk berani bekerja di daerah yang kurang berkembang," katanya.

Di samping insentif, ia juga menyarankan agar pemerintah memperbaiki fasilitas di rumah sakit dan perumahan untuk dokter di daerah-daerah yang membutuhkan.

Tanpa adanya tindakan perbaikan dalam hal aksesibilitas dan kesejahteraan, dokter akan kesulitan untuk bekerja dengan maksimal, bahkan jika mereka sudah ditempatkan di daerah yang membutuhkan.

Kendati begitu, ia merasa bahwa masalah distribusi dokter ini tidak hanya memerlukan perhatian dari pemerintah saja, tetapi juga kolaborasi antara sektor publik dan swasta.

"Semua pihak harus berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan serius ini," tutupnya.(adv/die)