Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry.

POSKOTAKALTIMNEWS,KUKAR:  Penunjukan tim ahli oleh Gubernur Kalimantan Timur mendapat sorotan publik seiring munculnya berbagai opini tentang sosok-sosok yang dipercaya mengisi posisi tersebut.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menyampaikan bahwa mekanisme pemilihan tim ahli merupakan hak prerogatif Gubernur, DPRD sebagai lembaga legislatif tidak dalam posisi mencampuri siapa saja yang akan ditunjuk.

“Kalau saya tidak mau masuk ke wilayah yang menjadi kewenangannya Gubernur. Artinya, soal memilih tim, memilih pakar, itu kan hak prerogatifnya Gubernur,” ujar Sarkowi saat diwawancarai, Jumat (04/07/2025).

Ia menjelaskan bahwa fungsi pengawasan baru akan dijalankan setelah tim tersebut bekerja dan menghasilkan kebijakan. Jika kemudian ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya, barulah DPRD akan mengambil langkah.

“Kita DPRD ini melihat nanti soal caranya bagaimana, tapi yang diproses akhirnya itu apakah seperti apa? Kalau memang terjadi penyalahgunaan, terjadi permasalahan-permasalahan, nah baru kita bisa bertindak lebih jauh,” jelasnya.

Sarkowi juga mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah dalam menilai siapa pun yang ditunjuk. Ia meminta agar publik tidak terburu-buru menyimpulkan hanya berdasarkan latar belakang atau opini yang belum terbukti secara hukum.

“Kan itu juga harus kita lihat. Jadi jangan kita berprasangka terhadap sesuatu yang memang belum terbukti,” tandasnya.

Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah memastikan tim ahli yang dibentuk mampu bekerja sesuai mandat yang diberikan. Sementara itu, DPRD akan menjalankan fungsinya secara proporsional dalam kerangka pengawasan.

“Saya kira berikan kesempatan saja dulu, nanti kita sama-sama awasi bersama,” tuturnya. (Adv)