Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA:  Keterbatasan daya tampung di jenjang SMA/SMK negeri di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan tajam menjelang dibukanya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) untuk segera mengambil langkah konkret agar persoalan klasik ini tidak terus berulang setiap tahun.

Darlis menekankan bahwa kondisi saat ini menunjukkan ketimpangan serius antara jumlah lulusan SMP dan kapasitas sekolah negeri yang tersedia.

Ia menyebut, banyak rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri dipaksakan menampung hingga 50 siswa per kelas, jauh di atas batas ideal 36 siswa.

"Target pemerintah untuk menampung 30 ribu siswa saat ini belum menyentuh kebutuhan riil, terutama di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan. Dengan penambahan rombel bisa menjadi solusi jangka pendek, namun pembangunan unit sekolah baru harus segera dirancang sebagai upaya jangka panjang yang lebih berkelanjutan," tuturnya.

Tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri, menurutnya, disebabkan oleh kualitas pendidikan yang relatif baik dan biaya pendidikan yang lebih terjangkau.

Namun, jika infrastruktur tidak ditingkatkan, maka masalah kelebihan siswa ini akan terus menghantui setiap tahun ajaran baru.

"Di beberapa desa, jumlah lulusan SMP sangat minim sehingga tidak memungkinkan untuk membuka satu rombel penuh. Di sisi lain, akses ke sekolah yang lebih besar di kecamatan juga menyulitkan warga karena faktor geografis dan ekonomi," ucapnya.

Oleh karena itu, Ia mendorong penerapan model pembelajaran jarak dekat yang terhubung dengan sekolah induk sebagai solusi pragmatis, ketimbang membuka sekolah filial yang menuntut proses administrasi lebih kompleks.

Masalah pembiayaan pun tak luput dari sorotannya. Banyak siswa di pedalaman harus mengeluarkan biaya transportasi harian yang bahkan bisa lebih tinggi dari kebutuhan makan sehari-hari.

Hal ini, menurutnya, menjadi beban tambahan yang kerap terabaikan dalam perencanaan pendidikan.

“Menambah bangunan dan kelas itu penting, tapi tidak akan banyak artinya kalau kualitas pengajar dan sistemnya tidak ditingkatkan. Pendidikan bukan hanya soal angka, tapi soal mutu,” tutup Darlis.(ADV DPRD KALTIM)