Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Ketimpangan akses pendidikan menengah di Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan. Meskipun jenjang SMP dinilai telah terpenuhi secara kuantitas, realitas di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih jauh dari ideal.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi, menekankan bahwa keterbatasan jumlah sekolah menengah atas telah menjadi persoalan  yang berulang setiap tahun.

Ia menilai, meningkatnya lulusan SMP yang tidak diimbangi dengan pembangunan SMA dan SMK dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan pendidikan generasi muda.

“Setiap tahun jumlah lulusan SMP bertambah, tapi kapasitas sekolah menengah tidak berkembang signifikan. Kalau ini dibiarkan, banyak siswa akan kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan,” ujarnya, Jumat (20/6/2025).

Menurut Nurhadi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan komitmen untuk membangun fasilitas pendidikan baru. Namun, persoalan mendasar yang selama ini menghambat realisasi adalah tidak tersedianya lahan siap bangun.

Ia pun mendorong agar Pemerintah Kota Balikpapan dapat mengambil langkah proaktif melalui skema hibah lahan sebagai bentuk sinergi antarlevel pemerintahan.

“Pemerintah provinsi siap membiayai pembangunan. Tapi tanpa dukungan penyediaan lahan dari pemerintah kota, komitmen ini sulit diwujudkan,” tegasnya.

Nurhadi menggarisbawahi bahwa polemik kepemilikan lahan kerap menjadi batu sandungan yang memperlambat program pembangunan pendidikan.

Ia mengajak semua pihak untuk tidak memperumit persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui kemauan politik dan kolaborasi antarinstansi.

Sebagai contoh, ia mengusulkan agar pola kerja sama bisa mengikuti model pemanfaatan aset milik daerah yang selama ini sudah berjalan, di mana pemkot menyerahkan hak guna lahan sementara pembangunan ditangani oleh pemerintah provinsi.

“Daripada tarik-menarik aset yang ujungnya mandek, lebih baik fokus ke solusi cepat. Pendidikan adalah kebutuhan mendesak, bukan proyek yang bisa ditunda-tunda,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa tanggung jawab membangun akses pendidikan menengah bukan hanya soal anggaran, tapi juga soal keberpihakan pada masa depan anak-anak daerah.

“Masalah pendidikan tidak boleh dikorbankan hanya karena ego sektoral. Anak-anak kita tidak boleh jadi korban karena pemerintah gagal duduk bersama mencari solusi,” tutup Nurhadi. (ADV DPRD KALTIM)