Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya penyebaran konten provokatif dan manipulatif di media sosial.

Ia menilai fenomena tersebut sebagai ancaman serius yang berpotensi merusak tatanan sosial dan mengikis kepercayaan antarkelompok masyarakat.

Menurut Ananda, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan pertukaran gagasan kini justru berkembang menjadi ladang subur bagi penyebaran informasi yang menyesatkan. Tanpa disadari, konten-konten tersebut telah memperlebar jurang perbedaan dan memperkeruh hubungan antarwarga.

“Konten manipulatif bukan hanya menyesatkan secara informasi, tapi juga merusak rasa saling percaya yang sudah susah payah dibangun dalam masyarakat kita,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).

Ia menambahkan bahwa narasi provokatif yang kerap dibungkus dalam bentuk opini atau klaim tidak berdasar telah menciptakan kegaduhan yang berbahaya, terlebih di tengah kondisi sosial dan politik yang dinamis.

Polarisasi yang ditimbulkan dari penyebaran informasi semacam ini, menurutnya, berpotensi mengganggu stabilitas sosial secara luas.

Ananda menyebut bahwa kemunculan akun-akun yang tidak bertanggung jawab, baik yang bergerak secara individu maupun terorganisir, telah mengubah wajah media sosial menjadi arena konflik yang sulit dikendalikan. Informasi yang belum terverifikasi kerap tersebar dengan cepat, meninggalkan dampak yang sulit diperbaiki.

“Kita tidak bisa lagi menutup mata. Ruang digital hari ini bisa menjadi alat pemecah belah jika dibiarkan tanpa kontrol,” tegasnya.

Dalam situasi seperti ini, lanjut Ananda, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga bijak dalam menyikapi setiap informasi yang diterima.

Ia menilai bahwa kemampuan memilah informasi dan memahami niat di balik konten yang beredar merupakan bentuk literasi digital yang kini sangat dibutuhkan.

“Jika masyarakat tidak siap menyaring, maka mereka mudah terseret arus narasi yang tidak sehat. Ini bukan sekadar soal teknologi, tapi soal ketahanan sosial kita,” jelasnya.

Ananda menegaskan bahwa tantangan utama ke depan adalah bagaimana menjaga ruang digital tetap kondusif bagi dialog dan edukasi, bukan menjadi alat untuk membenturkan kelompok atau memicu permusuhan.

Sehingga, upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau penyedia platform, tetapi juga setiap pengguna media sosial. (ADV DPRD KALTIM)