Kabid Ekonomi dan SDA, Bagus Eko Sampurno (Riz/Poskotakaltim)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) tengah menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026.

Penyusunan ini menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah agar program prioritas pemerintah dapat terlaksana secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Plt Kepala Bappeda Kukar Sy. Vanesa Vilna melalui Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kukar mengatakan, proses penyusunan rancangan APBD 2026 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, serta proyeksi kondisi ekonomi Kukar pada tahun mendatang.

“Kami mulai melakukan sinkronisasi antara rencana kerja perangkat daerah dan target pembangunan yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah,” kata Bagus Eko Sampurno, di ruang kerjanya, Selasa (11/11/2025).

Dalam hal ini, bidang ekonomi dan SDA berperan strategis dalam memastikan alokasi anggaran tahun 2026 dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta pengelolaan sumber daya alam yang memberi nilai tambah bagi masyarakat.

“Anggaran harus benar-benar berpihak pada sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Prinsipnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata kepada masyaraka," tegasnya.

Ia menambahkan, dalam penyusunan rancangan APBD ini, Bappeda juga memperhatikan tren ekonomi global dan nasional, termasuk potensi dampak fluktuasi harga komoditas yang dapat memengaruhi pendapatan daerah. Sehingga kebijakan fiskal daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi Kukar.

Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, pihaknya juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dengan aspek lingkungan.

Menurutnya, pembangunan yang dilakukan tidak boleh mengabaikan kelestarian sumber daya alam, mengingat Kukar memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan kehutanan.

“Kami dorong agar anggaran diarahkan pada program yang mendorong pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Bappeda Kukar juga tengah melakukan koordinasi intensif dengan perangkat daerah lain agar setiap program yang diusulkan selaras dan tidak tumpang tindih.

Melalui forum konsultasi dan evaluasi, Bappeda memastikan prioritas anggaran ditetapkan berdasarkan kebutuhan riil dan hasil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

“Kami ingin rancangan APBD 2026 benar-benar terukur dan efektif. Karena itu, setiap program yang diusulkan harus memiliki indikator kinerja yang jelas, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial,” jelasnya.

Ia berharap proses penyusunan APBD 2026 dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga pelaksanaan program pembangunan tahun depan tidak mengalami keterlambatan.

“Dengan perencanaan yang matang dan berbasis data, kami optimistis APBD 2026 akan mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara lebih optimal,” pungkasnya. (Adv/riz)