POSKOTAKALTIMNEWS, BALIKPAPAN :  Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul), Azhari Idris, mengungkapkan bahwa hingga kini kepastian Participating Interest (PI) 10 persen untuk daerah penghasil terkait pengelolaan lapangan gas oleh PT Eni Muara Bakau masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Menurut Azhari, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyurati Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta kejelasan terkait PI 10 persen tersebut.

“Setahu saya, Pemerintah Provinsi Kaltim sudah menyurati Kementerian ESDM terkait permintaan PI 10 persen,” ujar Azhari. Kepada media ini pada Jum'at (19/12/2025).

Namun demikian, Azhari menjelaskan bahwa posisi sumur produksi Eni berada di atas 12 mil laut, sehingga secara kewenangan tidak masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Timur.

“Perlu diketahui, posisi sumur produksi Eni berada di atas 12 mil laut. Artinya, tidak berada di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur,” jelasnya.

Karena itu, SKK Migas masih menunggu arahan/restu langsung dari Menteri ESDM terkait langkah yang dapat diambil.

“Kami masih menunggu arahan dari Menteri ESDM, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nantinya hasilnya akan kami komunikasikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim,” katanya.

Azhari juga mengakui bahwa sejak awal beroperasi pada 2017, PT Eni Muara Bakau belum pernah menyampaikan realisasi PI 10 persen kepada daerah.

“Memang dari awal 2017 sejak PT Eni beroperasi, belum ada penyampaian mengenai PI 10 persen. Karena keputusan untuk wilayah di atas 12 mil laut sepenuhnya ada di Menteri ESDM,” tegasnya.

Ia menambahkan, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Kalau Menteri ESDM menyatakan bisa dilanjutkan, maka kami akan lanjutkan,” pungkas Azhari.

Sejauh ini Senior Manager Sustainability & External Relation Eni Muara Bakau, Movina saat dikonfirmasi melalui person WhatsApp enggan berkomentar.  Sejak lama memang Eni terkesan nampak tertutup dengan awak media, terkait operasionalnya. (mid)