POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Efisiensi anggaran diperkirakan masih akan mewarnai pelaksanaan program pemerintah daerah pada 2027,  dan pastinya memberikan dampak terhadap sejumlah kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau.

Sejumlah program pun seperti pelatihan, bantuan peralatan produksi hingga pola pelayanan jemput bola kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terpaksa dikurangi.

Namun, di tengah keterbatasan tersebut, Diskoperindag memastikan komitmennya untuk tetap hadir memberikan pelayanan, pendampingan, dan pembinaan kepada para pelaku usaha.

Kepala Diskoperindag Berau, Eva Yunita, mengatakan usulan anggaran yang diajukan untuk tahun 2027 diperkirakan tidak sepenuhnya dapat diakomodasi. Kondisi itu membuatnya harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program kerja dengan mengedepankan skala prioritas sesuai kemampuan keuangan daerah.

Menurut Eva, seluruh kegiatan yang telah disusun akan dipilah berdasarkan tingkat urgensinya. Program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat akan tetap dijalankan, sedangkan kegiatan yang belum mendesak terpaksa ditunda hingga kondisi keuangan daerah kembali membaik.

"Anggaran yang kami usulkan memang mengalami penyesuaian dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena itu kami harus menentukan mana kegiatan yang benar-benar menjadi prioritas untuk dilaksanakan dan mana yang sementara harus di pending. Semua disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Jalan Dr. Murjani I, Tanjung Redeb belum lama ini.

Ia menjelaskan, sektor yang paling terdampak adalah program peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan Industri Kecil Menengah (IKM). Selama beberapa tahun terakhir, Diskoperindag secara rutin menggelar pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas produk, pemasaran hingga manajemen usaha di berbagai kecamatan. Namun, pada tahun depan jumlah kegiatan tersebut dipastikan akan berkurang.

Eva menyebut, apabila sebelumnya Diskoperindag mampu menyelenggarakan sekitar 10 hingga 20 pelatihan dalam satu tahun yang menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten Berau, kini hanya beberapa pelatihan yang benar-benar bersifat prioritas yang dapat dilaksanakan.

"Pelatihan tentu tetap ada, tetapi jumlahnya akan kami kurangi. Kami akan memilih kegiatan yang memang paling dibutuhkan oleh pelaku UMKM sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif," katanya.

Selain memangkas jumlah pelatihan, Diskoperindag juga menunda sementara program bantuan berupa peralatan produksi maupun hibah kepada pelaku usaha. Kebijakan tersebut diambil agar anggaran yang terbatas dapat difokuskan pada program yang lebih mendesak.

"Untuk bantuan alat produksi maupun hibah sementara kami tunda dulu. Kondisi keuangan daerah belum memungkinkan sehingga kami harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia," jelasnya.

Meski demikian, Eva menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya pembinaan terhadap UMKM. Sebagai langkah antisipasi, Diskoperindag mulai memperkuat kolaborasi dengan berbagai perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Menurutnya, sejumlah komunikasi telah dilakukan dengan perusahaan, termasuk perusahaan yang berada di wilayah Kecamatan Segah. Nantinya perusahaan diharapkan dapat mengambil peran dalam mendukung pelaksanaan pelatihan maupun pemberdayaan UMKM sesuai dengan program CSR yang dimiliki.

"Selama ini hubungan kami dengan beberapa perusahaan cukup baik. Ke depan komunikasi itu akan terus kami intensifkan. Kalau ada kebutuhan pelatihan di suatu wilayah, kami akan mencoba  menjembatani agar perusahaan dapat membantu sesuai program yang mereka miliki," ujarnya.

Ia menilai potensi kolaborasi tersebut masih sangat terbuka. Selama ini kerja sama lebih banyak dilakukan dengan perusahaan sektor pertambangan, namun ke depan Diskoperindag ingin memperluas kemitraan dengan perusahaan dari berbagai sektor usaha.

"Kami melihat ini menjadi peluang yang sangat baik. Tidak hanya perusahaan tambang, tetapi perusahaan di sektor lain juga bisa bersama-sama mendukung pengembangan UMKM dan IKM di daerah," tuturnya.

Selain memperkuat sinergi dengan dunia usaha, Diskoperindag juga melakukan penyesuaian pola pelayanan kepada masyarakat. Jika selama ini petugas lebih banyak turun langsung ke kecamatan maupun kampung melalui layanan jemput bola, kini pelayanan tersebut akan lebih dipusatkan di kantor sebagai bagian dari langkah efisiensi.

Meski pola pelayanan berubah, Eva memastikan seluruh layanan bagi pelaku UMKM tetap berjalan normal. Masyarakat yang membutuhkan konsultasi usaha, pendampingan, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, legalitas usaha, hingga berbagai bentuk pembinaan lainnya tetap dapat dilayani setiap hari kerja.

"Kami memang tidak bisa sesering dulu turun ke lapangan karena keterbatasan anggaran. Tetapi pelayanan tidak berhenti. Kami tetap siap memberikan konsultasi, pendampingan, legalitas usaha maupun sertifikasi halal di kantor selama jam kerja," tegasnya.

Ia berharap kondisi efisiensi anggaran tidak menyurutkan semangat para pelaku UMKM untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saing usahanya. Menurutnya, pemerintah daerah akan tetap hadir mendampingi pelaku usaha meski dengan pola pelayanan yang berbeda.

"Kami ingin teman-teman UMKM dan IKM tetap semangat, terus berinovasi dan terus berkembang. Memang kondisi anggaran membuat kami harus menyesuaikan banyak program. Namun yang terpenting, pemerintah tetap hadir. Pendampingan tidak berhenti, pelayanan tetap berjalan, hanya mekanismenya yang kami sesuaikan dengan kondisi saat ini," pungkasnya. (sep/FN)