Ketua DPRD Kukar Desak Bupati untuk Segera Usulkan Perubahan APBD 2020
(Abdul Rasyid)
TENGGARONG, Ketua DPRD Kutai Kartanegara Abdul Rasyid
meminta Bupati Edi Damansyah segera mengusulkan rancangan perubahan pada APBD
2020 Kukar, terkait dengan penanganan pendemi Covid-19.
“Selaku pemegang
fungsi budgeting dan controlling didaerah, saya bersama seluruh jajaran anggota
DPRD perlu kiranya mengingatkan Saudara Bupati Kukar untuk menempuh
langkah-langkah koordinatif yang lebih kongkrit lagi.” Kata Abdul Rasyid.
Menurut Abdul Rasyid,
penanganan wabah Covid19 ini tidak hanya membutuhkan sentuhan kebijakan
normatif, tetapi juga kebijakan politis yang sekaligus kongkrit. Fokus “perhatian
kita semua tidak boleh hanya terkonsentrasi pada satu titik teknis penanganan.
Titik teknis lainnya juga perlu digerakkan agar bentuk bantuan pemerintah
daerah lebih komprehensif dan nyata.” Ucapnya.
Dikatakan Abdul
Rasyid, jika memang terdapat rencana kebijakan yang mengharuskan Bupati menggerakkan alokasi APBD demi memenuhi
kebutuhan para tenaga medis dan warga secara umum.”Sebaiknya Bupati segera
mengajukan rancangan perubahan alokasi anggaran kepada kami di DPRD. Saya kira,
ini sudah cukup mendesak sifatnya. “ katanya.
Abdul Rasyid
berharap wabah ini segera berlalu 1 atau 2 minggu kedepan, tapi semua
kemungkinan terburuk dan opsi-opsi kebijakan penanganannya tetap harus
dipersiapkan apabila ternyata wabah ini berlangsung lama 2-4 bulan mendatang.
Jadi harus ada upaya konkret, koordinatif dan konsultatif yang intens.
“ Saya berharap
kepada semua pihak, siapa saja pokoknya, mari kita lupakan dulu soal Pilkada.
Kita bantu rakyat dulu mengatasi corona ini. Apalagi Pemerintah Pusat juga
kemungkinan akan mengundurkan jadwal Pilkada tahun ini.” Ungkapnya.
Dalam situasi
sekarang, masyarakat perlu kebijakan kongkrit, yang berkenaan langsung dengan
kebutuhan dasar mereka. Wacana sudah tidak diperlukan. Masyarakat sedang
menunggu action kita soal keringanan pembiayaan hidup, ketersediaan bahan
pangan termasuk kebijakan terkait keringanan biaya listrik, PDAM, internet,
iuran kesehatan, kewajiban kredit dan lainnya yang vital.awi/adv