Kasus 7 CPNS Kukar: Sidang Tuntutan Rp500 Miliar di PN Tenggarong Tetap Jalan

img

TENGGARONG- Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Nergara (PTUN) Samarinda yang mengabulkan gugatan perdata tujuh guru CPNS Kutai Kartanegara yang diberhentikan tidak hormat oleh BKD, tidak membuat pihak penggugat menyudahi proses sidang yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Tenggarong atas gugatan tindakan melawan hukum atau perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan pihak BKD Kukar.

Sekalipun proses perjalanan sidang gugatan kasus dugaan perbuatan tidak menyenangkan atau pencemaran nama baik yang diduga dilakukan BKD Kukar terhadap tujuh orang guru CPNS terbilang lamban, namun masih terus berjalan. Pihak penggugat tetap pada pendirian menuntut kerugian atas perbuatan tidak menyenangkan tersebut.  

Menurut Kuasa Hukum penggugat, Nasrun Mu'min, lambannya proses sidang dikarenakan pihak tergugat sering tidak menghadiri sidang. Pihak penggugat pun menilai pihak tergugat (BKD) kesulitan membuktikan kesalahan tergugat dalam sidang yang digelar di PN Tenggarong sejak beberapa bulan lalu.

"Pihak tergugat sering tidak menghadiri sidang. Kami menilai hal itu menandakan tergugat kesulitan untuk membuktikan kesalahan atau alasan kuat tergugat memberhentikan klien kami," ungkap Nasrun Mu'min.

Diketahui, tujuh orang guru CPNS yang mengajar di salahsatu Sekolah Dasar di Tenggarong diberhentikan secara tidak hormat oleh BKD. Alasan pemberhentian versi pihak BKD adalah adanya bukti bahwa tujuh orang guru dimaksud telah melakukan rekayasa atau pemalsuan Surat Keputusan (SK) honorer sebagai syarat ketika memasukan berkas untuk mengikuti tes CPNS formasi 2013 lalu. Namun pihak guru yang diberhentikan merasa pihak BKD telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni fitnah serta pencemaran nama baik. Untuk hal itu tujuh guru CPNS dimaksud melayangkan gugatan perkara pidana di PN Tenggarong atas perbuatan tidak menyenangkan. Pihak penggugat melayangkan somasi atas kerugian moriil dan materiil, karena tergugat sempat menyetop gaji penggugat hingga beberapa bulan sebelum diberhentikan. Tidak tanggung-tanggung, pihak tergugat dituntut membayar kerugian moril dan materil sebesar Rp 500 miliar.

Nasrun Mu'min yang dikonfirmasi kemarin (Senin 13/3/17) mengatakan, untuk sidang di PN Tenggarong pihaknya sudah menyelesaikan sidang pembuktian dari penggugat. Selanjutnya adalah agenda sidang pembuktian dari pihak tergugat. Nasrun Mu'min berharap sidang tidak banyak tertunda karena ketidakhadiran tergugat, agar proses sudang cepat selesai. yd-poskotakaltimnews.com