Putusan PTUN Menangkan Gugatan 7 Guru CPNS Kukar

img

TENGGARONG- Setelah menjalani proses persidangan yang sangat panjang dan cukup memelahkan, 7 orang guru CPNS salahsatu Sekolah Dasar di Tenggarong Kutai Kartanegara akhirnya bisa bernafas lega. Perjuangan mereka menuntut pengembalian hak sebagai CPNS berbuah manis. 

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda memutuskan menerima dan memenangkan gugatan 7 orang guru dimaksud, pada sidang putusan yang berlangsung Kamis (9/3/17) lalu.

Kuasa Hukum penggugat, Nasrun Mu'min membenarkan pihaknya telah memenangkan sidang gugatan di PTUN. "Alhamdulillah perjuangan panjang kita berbuah manis. Perjuangan guru mencari keadilan terjawab. Gugatan kita dikabulkan dan salinan putusan akan kami terima besok (hari ini, Selasa 14/3/17, red)," kata Nasrun Mu'min, Senin (13/3/17).

Dengan demikian, lanjut Nasrun Mu'min, putusan PTUN tersebut telah mengangkat harkat dan memulihkan kembali nama baik para guru yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga pendidik di Kukar tersebut. 

Nasrun pun berharap pihak pemkab legowo atas putusan PTUN itu dan mengembalikan hak-hak tujuh orang guru dimaksud sebagai CPNS, menarik atau membatalkan surat keputusan pemberhentian guru bersangkutan dari CPNS.

Seperti diketahui, tujuh orang guru CPNS yang mengajar di salahsatu Sekolah Dasar di Tenggarong menggugat perdata pihak BKD atas pemberhentian mereka dari CPNS. Penggugat menilai pihak tergugat (BKD) memberhentikan penggugat secara sepihak dan dinilai tidak memenuhi syarat-syarat pemberhentian. 

Sementara menurut pihak BKD, tujuh guru dimaksud diberhentikan dengan dugaan telah melakukan tindakan rekayasa atau memalsukan SK honorer dari pihak sekolah tempatnya mengajar. SK honorer dimaksud merupakan syarat mutlak pemberkasan ketika yang bersangkutan mengikuti tes CPNS. Atas dugaan pemalsuan SK tersebut, pihak BKD mengeluarkan SK pemberhentian secara tidak hormat kepada guru bersangkutan   

Keberatan atas pemberhentian tidak hormat tersebut, tujuh guru CPNS dimaksud menggugat BKD ke PTUN, dengan keyakinan tidak melakukan perbuatan sebagaimana disangkakan.  Sidang gugatan di PTUN itu sendiri sudah berjalan sejak Oktober 2016 lalu. yd-poskotakaltimnews.com