Komisi IV Gelar RDP Kelanjutan Pembangunan SMPN 1 Tenggarong

img

(Sasana RDP komisi IV DPRD Kukar)


TENGGARONG, Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara, Jumat (3/7/2020) siang menggelar Rapat Dengar pendapat (RDP) terkait dengan permasalahan kelanjutan pembangunan SMPN 1 Tenggarong.

Rapat yang berlangsung diruang rapat Komisi I DPRD Kukar itu dipimpin Wakil Ketua Siswo Cahyono, didampingi Ketua Komisi IV Baharuddin, hadir sejumlah anggota DPRD Abdul Wahab, Hamdiah dan Ahmad Yani, hadir Plt Kepala Disdikbud Kukar, perwakilan dari Bappeda, Insepktorat, Kepala SMPN 1 Tenggarong dan pihak kontraktor yakni PT Pelita Sakti.

Ketua Komisi IV DPRD Kukar Baharuddin mengatakan, bahwa pihaknya beberapa waktu lalu telah meninjau langsung SMPN 1 Tenggarong, dan terdapat beberapa catatan komisi IV dari hasil sidak, terkait dengan penyelesaian gedung yang menjadi kebanggaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pernyataan Ketua Komisi IV pun dibenarkan Kepala SMPN 1 Tenggarong Mustangirun, dimana pembangunan gedung sekolah belum sempurna.”Ada beberapa hal yang belum sempurna, pertama dilihat dari pagar keliling, drainase sudah ada, kamar kecil ada beberapa ruang yang airnya tidak mengalir sehingga aromanya tidak sedap,” katanya.

Namun secara fungsi gedung SMPN 1 Tenggarong sudah diserah terimakan pada bulan April 2020 oleh kontraktror. Dan masih ada masa pemiliharaan yaitu mulai Mei sampai Oktober 2020.

Pihak kontraktor yang hadir dalam pertemuan itu juga mengakui belum sempurna nya dalam melakukan pemeliharaan, baik permasalahan air, dan lainnya.”Kami siap akan memperbaikinya.” Katanya.

Dalam pembangunan gedung SMPN 1 Tenggarong, masih menyisakan pembayaran pekerjaan sebelumnya yang belum dibayar yang pada pekerjaan 2018 senilai Rp7 miliar dan tahun  2019 sekiatr Rp600 juta.

Plt Kepala Disdikbud Kukar Iksanuddin Noor menyatakan jika pihaknya sebelumnya yakni pada 2018 telah mengusulkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk membayar hutang kepada rekanan, namun usulan anggaran tidak masuk.

“Saat ini ada permasalahan teknis, dengan adanya Permendagri 110, anggaran pembayaran hutang tidak ada di Disdikbud, tetapi di BPKAD. Kami dorong BPKAD untuk menganggarkannya di sana. Karena data sudah lengkap dan sudah diajukan, mudah-mudahan selesai semua pada tahun ini.” Papar Ikhsanudin Noor.

Wakil Ketua DPRD Siswo Cahyono mengatakan, bangunan SMPN 1 Tenggarong sangat megah. Kemegahan bangunan itu harus berbanding lurus dengan mutu dan kualitasnya, termasuk kualitas tenaga pendidik/guru.”Kami tidak menemui kelas SMP sbagus itu, bahkanitu sekelas kampus. Mutu tenaga pendidiknya pun harus bagus,” katanya.

Siswo juga meminta agar Disdikbud memasukkan list hutang pembayaraan pekerjaan yang belum dibayar, agar bisa segera kami dorong BPKAD agar masuk dalam anggaran perubahan.(awi/adv)