TENGGARONG, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kukar, mengadakan Orientasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), bagi Pembantu Pembina Keluarga Berencana (KB) Desa (PPKBD) dan Se - Kukar. yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Kukar, Rabu (29/03/2017).

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, hal ini merupakan upaya komprehensif pemerintah utnuk membangun kualitas Sumber Daya Manusi (SDM) Indonesia sebagai salah satu modal dasar pembangunan yang sangat penting.

Sekretaris Daerah Kukar H. Ir. Marli, yang mewakili Bupati Rita Widyasari, sekaligus membuka secara resmi Orientasi KKBPK mengatakan, menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan ini, pertumbuhan penduduk di kukar termasuk cukup tinggi yang sebagian besar berasal dari migrasi masuk. Dari tingginya migrasi masuk ini tentu juga akan berimplikasi pada peningkatan angka kelahiran. “Laju pertumbuhan penduduk kukar sebesar sebesar 3,29 % yang artinya lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk nasional” katanya

Akibat dari pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ini lanjut H.Marli, sudah dirasakan dampaknya baik dari segi ekonomi, sosila, budaya maupun kesehatan. Peningkatan angka pencari kerja, tingkat kriminalitas, pengangguran yang cukup besar. Tidak terlepas dari terus bertambahnya jumlah penduduk di kukar. “dengan demikian upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di kukar menjadi salah satu keharusan dan agenda yang perlu di prioritaskan” paparnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kukar H. Basri Hasan, MT,. Menyampaikan. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di bentuk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menpunyai tugas berupaya mewujudkan 9 Agenda Prioritas Pembangunan (NawaCita) Pemerintahan Jokowi-JK tahun 2015-2019, yaitu berperan melaksanakan srategi pembangunan nasional, dengan focus pengarapan pada dimensi pembangunan kesehatan serta mental yang di integrasikan kedalam program kependudukan. Program KKBPK diarahka untuk mewujudkan Nawa Cita, terutama cita ke 3 “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, cita ke 5 “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, dan Cita ke 8 “melakukan revolusi karakter bangsa, yang diawali dengan Revolusi Mental.

“salah satu benruk upaya nyata di lapangan yang telah di lakukan untuk mewjudkan ke tiga cita tersebut adalah pembentukan Kapung KB” ungkapnya

Ia juga menambahkan, pelaksanaan Program KKBPK berupaya mencapai sasaran pokok pembangunan kependudukan dan KB yang sudah di tentukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tentunya untuk mencapai sasaran pokok RPJMN 2015-2019, tidak akan dapat melaksanakan program KKBPK sendirian, selain tenaga Penyuluh KB (PKB) yang di tuguaskan oleh pemerintah untuk membina program KKBPK di desa, “telah tumbuh dan berkembang para kader yang tergabung di Institusi Masyarakat Pesesaan (IMP) sebagai mitra kerja dalam pemberdayaan masyarakat di desa” tegasnya

Dalam rangka penguatan pelaksanaan program KKBPK Kukar, maka perlu di alokasikan anggaran APBD kukar, mengingat peran IMP sebagai mitra kerja sangat stratesgis di dalam menghadapi proga KKBPK di era Otonomi Daerah saat ini.(aji-poskotakaltimnews.com)