Muhammad Samsun: Pemekaran Daerah Baru Harus Berdasarkan Kebutuhan Masyarakat
(Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur)
SAMARINDA- Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur
Muhammad Samsun menyatakan rencana pemekaran DOB harus berdasarkan kebutuhan
masyarakat. Hal ini ia sampaikan menanggapi rencana DOB Samarinda Sebarang.
"Sebenarnya, saya tidak punya kapasitas
mengomentari. Tapi tentunya, jika melakukan pemekaran ini orientasinya apa.
Pemekaran dengan orientasi terbaik dan terindah itu adalah untuk percepatan
pelayanan," ungkapnya di Gedung D DPRD
Kaltim belum lama ini.
Samsun menambahkan, ada masalah terkait
pelayanan masyarakat di Samarinda Seberang sehingga wilayah ini ingin
dimekarkan. Jangan berorientasi kepada emosional dan nafsu si calon pengusaha.
"Percepatan pembangunannya ada masalah tidak,
jangan berorientasi pada emosional dan nafsu si calon pengusaha. Ini yang harus
diperhatikan," jelasnya.
Ia menegaskan pemekaran ini bukan berdasarkan
nafsu untuk berbagi kekuasaan, tapi orientasi kepada rakyat tidak ada. Kalau
rakyat merasa kesulitan karena pelayanan, wajar kemudian dimekarkan.
"Jadi orientasinya harus kesana, untuk
mempermudah pelayanan masyarakat, percepatan pembangunan dan pemerataan
ekonomi. Itu harus diperhatikan," tegasnya.
Sementara itu. Wakil Ketua DPRD Samarinda,
Subandi menegaskan bahwa jika pemekaran ini berdasarkan kepentingan atau pun
tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat Samarinda itu masih dimungkinkan.
"Itulah yang dikatakan Wali Kota
Samarinda Andi Harun, hanya saja yang menjadi persoalan itu jangan sampai
kemudian dibentuknya DOB atau kabupaten baru ini justru menimbulkan masalah
baru," urainya.
Lanjutnya, karena terkait anggaran dapat
diketahui bersama bahwa untuk terbentuknya DOB baru itu kabupaten/kota yang
sebagai induknya harus membiayai berturut-turut selama tiga tahun.
"Katakan disini adalah Kota Samarinda,
kita harus membiayai selama tiga tahun berturut-turut daerah yang dimekarkan.
Tidak semata-mata bisa langsung mandiri, mereka harus dibiayai," paparnya.
Menurut Subandi, APBD Kota Samarinda selama
ini kisaran Rp3 Triliun bahkan untuk pembiayaan Samarinda itu sendiri bisa
dibilang tidak cukup. Inilah salah satu faktor atau permasalahan utama.
Apabila dilakukan DOB itu tujuannya untuk
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan di Samarinda Seberang. Ia
menyampaikan bahwa dibawah kepemimpinan Andi Harun maka daerah sana akan
mendapatkan perhatian khusus.
"Sebab ini bermula dari keinginan
masyarakat Samarinda Seberang yaitu percepatan pembangunan di daerah
tersebut," pungkas Subandi.(adv/dn)