Maksimalkan Anggaran Provinsi dan Pusat untuk Pembangunan Daerah

img

(Sarakowi V Zahri, Anggota Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim)

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, TENGGARONG- Tren nilai APBD yang cederung menurun tiap tahun, sangat diperlukan langkah kongrit pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi sumber penerimaan, diantaranya dari pemerintah provinsi maupun pusat, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

“Ada kecenderungan nilai APBD turun, sehingga diharapkan perlu support anggaran dari provinsi dan pusat  agar pembangunan daerah bisa berjalan maksimal,” kata Anggota Tim Banggar DPRD Kalimantan Timur Sarkowi V Zahri, kepada media usai melakukan kunker di Pemkab Kukar, Rabu (22/4/2021).

Sumber pendapatan daerah dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi 2021 untuk Kutai Kartanegara mencapai angka Rp120 miliar, nilai tersebut meningkat sedikit jika dibanding tahun 2020 yang mencapai Rp90 miliar.

“Jika bisa lebih maksimalkan lagi, Bankeu untuk Kukar mungkin lebih dari nilai itu. Apalagi anggota DPRD dari Dapil Kukar banyak dan masuk dalam tim Badan Anggaran,” tandasnya.

Hal tak jauh beda disampaikan Anggota DPRD Kaltim Elly Hartati. Elly menyebut alokasi anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) provinsi untuk Kukar menurun bahkan lebih kecil dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.

“Ini tentu haru menjadi perhatian serius, agar kedepan Bankeu provinsi bisa terserap maksimal sehingga pembangunan terlaksana sesuai harapan.”tandasnya.

Untuk memaksimalkan penyerapan Bankeu syarat syarat administrasi menurut Elly harus dilengkapi, karena itu menjadi syarat mutlak.”Kalau anggaran Bankeu bisa dimaksimalkan maka pembangunan untuk rakyat banyak terlaksana.” Ujarnya.

Untuk diketahui bahwa pada 2020 lalu, Kukar mendapatkan anggaran Bankeu Provinsi Kaltim yang teralokasikan pada APBD murni 2020 mencapai Rp61 miliar sedangkan di prubahan mencapai Rp35 miliar.(adv/awi)