Maksimalkan Anggaran Provinsi dan Pusat untuk Pembangunan Daerah
(Sarakowi
V Zahri, Anggota Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim)
POSKOTAKALTIMNEWS.COM,
TENGGARONG- Tren
nilai APBD yang cederung menurun tiap tahun, sangat diperlukan langkah kongrit
pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi sumber penerimaan, diantaranya
dari pemerintah provinsi maupun pusat, untuk mendorong percepatan pembangunan
daerah.
“Ada kecenderungan nilai APBD turun, sehingga
diharapkan perlu support anggaran dari provinsi dan pusat agar pembangunan daerah bisa berjalan
maksimal,” kata Anggota Tim Banggar DPRD Kalimantan Timur Sarkowi V Zahri,
kepada media usai melakukan kunker di Pemkab Kukar, Rabu (22/4/2021).
Sumber pendapatan daerah dari Bantuan
Keuangan (Bankeu) Provinsi 2021 untuk Kutai Kartanegara mencapai angka Rp120
miliar, nilai tersebut meningkat sedikit jika dibanding tahun 2020 yang
mencapai Rp90 miliar.
“Jika bisa lebih maksimalkan lagi, Bankeu
untuk Kukar mungkin lebih dari nilai itu. Apalagi anggota DPRD dari Dapil Kukar
banyak dan masuk dalam tim Badan Anggaran,” tandasnya.
Hal tak jauh beda disampaikan Anggota DPRD
Kaltim Elly Hartati. Elly menyebut alokasi anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu)
provinsi untuk Kukar menurun bahkan lebih kecil dibanding dengan kabupaten/kota
lainnya.
“Ini tentu haru menjadi perhatian serius,
agar kedepan Bankeu provinsi bisa terserap maksimal sehingga pembangunan
terlaksana sesuai harapan.”tandasnya.
Untuk memaksimalkan penyerapan Bankeu syarat
syarat administrasi menurut Elly harus dilengkapi, karena itu menjadi syarat
mutlak.”Kalau anggaran Bankeu bisa dimaksimalkan maka pembangunan untuk rakyat
banyak terlaksana.” Ujarnya.
Untuk diketahui bahwa pada 2020 lalu, Kukar
mendapatkan anggaran Bankeu Provinsi Kaltim yang teralokasikan pada APBD murni
2020 mencapai Rp61 miliar sedangkan di prubahan mencapai Rp35 miliar.(adv/awi)