TENGGARONG, DPRD Kukar melalui Komisi I, pecan lalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Desa Beringin Agung Kecamatan Samboja, tepatnya dilokasi perkebunan sawit PT Alam Jaya Persada (AJP).

Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi I Hamdan, didampingi  anggota Komisi I lainnya, Kamarudin, turut serta dalam sidak tersebut Dinas Koperasi, Dinas Perkebunan, BPN, perwakilan camat dan kades.

Hamdan mengatakan, sidak dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat terkait dengan lahan inti dan lahan plasma.

Dimana hasik sidak tersebut, kata Hamdan diketahui bahwa hingga saat ini belum ada kejelasan titik kordinatnya, sehingga menimbulkan gejolak pada masyrakat pemilik lahan / warga desa beringin jaya. 

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Alam Jaya Persada dengan pemilik lahan masih merugikan pihak petani / pemilik lahan, hal tersebut disebabkan karena pada saat penetepan mekanisme bagi hasil kebun antara Tt. Alam Jaya persada dengan Koperasi Berkat Usaha tidak melibatkan secara langsung seluruh pemilik lahan yang ada di Desa Beringin Jaya.

Selain itu Hak Guna Usaha (HGU) PT. Alam jaya Persada di dalamnya terdapat sertifikat LU 1 dan LU 2 Transmigrasi sekitar 200 Hektar yang telah bersertifikat sejak tahun 1990, sedangkan HGU PT. Alam Jaya Persada dikeluarkan pada tahun 2009 sehingga pihak petani / pemilik lahan memohon kepada BPN Kutai Kartanegara mengkoordinasikan dengan Pt. Alam Jaya Persada agar lahan tersebut dapat diinclave. Sementara koperasi Berkat Usaha (BU) yang ada di Kuala Samboja, tak pernah melakukan rapat anggota, sehingga system bagi hasil tak jelas.

“Komisi I DPRD Kutai Kartanegara meminta untuk dilakukan audit ke Koperasi berkat Usaha  terkait mekanisme bagi hasil yang dikerjasamakan antara PT. Alam jaya Persada dengan pihak petani / pemilik lahan. Kita juga tak main atas masalah ini, kita akan melaporkan kegiatan tersebut ke pihak berwajib dengan laporan penyerobotan lahan warga.”papar Hamdan.awi/poskotakaltimnews.com