Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, Ronny Bonar

POSKOTAKALTIMNEWS.COM,KUTIM- Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, Ronny Bonar mengatakan bahwa upaya pemerintah untuk meningkatkan angka kesejahteraan keluarga di Kutai Timur (Kutim) melalui program Keluarga Berencana (KB) terganjal aturan.

Ia mengungkapkan, kesulitan dalam merekrut kader dan penyuluh KB.Pasalnya, para kader dan penyuluh ini dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Kita masih mencari solusi bagaimana agar rekening tidak tumpang tindih. Saat ini para kader dan penyuluh dibiayai oleh dana DAK pusat," ujarnya kepada awak media , Minggu (3/11/2023).

Untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau pegawai negeri sipil (PNS) harus memenuhi persyaratan dua tahun menjadi honorer sebagai penyuluh.

PPPK dan PNS akan diangkat oleh pemerintah pusat. Ia juga sudah berkonsultasi ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) agar persyaratan lebih mudah.

"Kami juga sedang mencari formula apakah boleh daerah memberikan pembiayaan kepada mereka," ucapnya.

Kader dan penyuluh KB memiliki peran penting dalam meningkatkan angka kesejahteraan keluarga. Mereka menjadi ujung tombak dalam memberikan penyuluhan tentang KB kepada masyarakat.

Ia berharap ada solusi dari pemerintah pusat maupun daerah agar kader dan penyuluh KB bisa direkrut dan diberdayakan dengan baik," ungkapnya

Ronny menjelaskan bahwa faktor yang menghambat Rekrutmen Kader dan Penyuluh KB. Aturan yang mengharuskan kader dan penyuluh KB memiliki pengalaman kerja dua tahun sebagai honorer. Dana yang terbatas untuk merekrut kader dan penyuluh KB.

"Pemerintah pusat perlu memberikan keringanan persyaratan untuk menjadi kader dan penyuluh KB," pungkasnya.(adv/nan)