(Bupati Kukar Edi Damansyah, bersama OPD lainnya/pic:tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Senin (1/4/2024) di Gedung Putri Karang Melenu (PKM) Tenggarong.

Musrenbang  tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kukar Edi Damansyah dengan ditandai pemukulan gong. Musrenbang idengan tema "Pemantapan Pemberdayaan masyarakat untuk akselerasi dan transformasi pembangunan, dan tema RPJPD 2025 – 2045 adalah Kukar Emas Berbudaya pusat pangan, pariwisata.".

Dalam sambutanya Bupati Edi Damansyah meminta kepada seluruh OPD Kukar agar dalam melakukan perencanaan pembangunan berpedoman pada visi misi Pemkab Kukar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Darah (Perda) No : 06 tahun 2021.

“Saya terimakasih, apresiasi bahwa didalam kerja kita hasil kinerja kita ditahun 2021 – 2024 yang telah kita laksanakan terkait beberapa layanan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, terkait hajat hidup masyarakat bisa kita laksanakan dengan baik, walaupun belum bisa memuaskan semua pihak,” ujar Edi.

“Terkait layanan prioritas yang menyangkut kebutuhan dasar dan hajat hidup masyarakat agar dilaksanakan dengan sungguh – sungguh, tidak ada OPD yang bermain-main dalam kaitan ini.” sambungnya.

Baca Berita Lainnya :

Kegiatan Musrenbang RKPD dan RPJPD 2025-2045, Vanesa Vilna : Semua Pihak Berpartisipasi dalam Pembangunan

Edi berharap dari RKPD tahun 2025 ini walau baru rencana hendaknya dilakukan dengan cermat, dari laporan yang diterima usulan dari seluruh OPD sudah tercatat kurang lebih Rp. 12 trilyun, sementara dari analisa pendapatan kurang lebih hanya Rp 9 trilyun.

“Jadi untuk tahun 2025, saya minta betul – betul yang diperhatikan terkait dengan prioritas, tadi sudah saya sampaikan prioritasnya, nanti pak Sekda untuk koordinatornya Bappeda, harus ada intervensi OPD – OPD yang menjadi leading sektor, bahwa pagu anggaran tidak boleh dijabarkan sendiri – sendiri oleh OPD terkait,” pungkasnya.

Edi juga menekankan agar forum Musrenbang yang digelar ini tidak hanya seremonial saja. Dirinya mengungkapkan bahwa forum Musrenbang memang baik namun perlu digaris bawahi perlu adanya subtansi yang didapatkan dari hasil Forum.

“Saya selalu tekankan. Maksudnya setiap forum yang digelar harus ada komitmen yang dicapai bersama, baik mulai tingkat kabupaten, kecamatan,desa/kelurahan yang memang harus terpenuhi.” Ungkap Edi saat diwawancara awak media seusai membuka acara Musrenbang

“Sehingga kalau dokumen yang dihasilkan dalam forum rencana ini berdasarkan fakta-fakta dilapangan tentunya kualitas belanjanya akan baik.” pungkasnya.

Pada Musrenbang itu dihadiri Sekretaris Daerah, Plt Kepala Bappeda Kukar, Sekretaris Bappeda Kaltim, Koordinator Kalimantan II Kementerian PPN, Ketua DPRD Kukar, Dandim 0906 Kukar, Polres Kukar, Camat-Camat Kukar serta tamu undangan lainnya. (adv/*tan)