Rudi P Magunsong

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Fraksi PDI Perjuangan (F-PDI P) menyoroti belum adanya keseimbangan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah, belum adanya keseimbangan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini  dikhawatirkan dapat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah kedepannya. Karena itu Dewan berharap Pemkab Berau bisa segera mencermati kondisi itu dan mencarikan solusinya.

“Diperlukan adanya formulasi yang baik agar adanya keseimbangan antara pendapatan dana transfer dengan PAD,” kata Rudi P Magunsong selaku Jubir  Fraksi PDI Perjuangan saat menyampaikan Pandangan Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2024 dan Raperda RPJPD 2025-2045, di Sidang Paripurna DPRD Berau, Jum’at (16/8/2024).

Sebagai bahan evaluasi tambahnya, pertama dapat melakukan upaya-upaya seperti maksimalkan produk Pemerintah Daerah terkait sumber-sumber pendapatan dari Retribusi dengan melakukan penguatan data terkait hasil pengelolaan Sumber Daya Alam  (SDA).

“Sebagai contoh data hasil pengelolaan batu bara bahan bakar minyak BBM baik subsidi maupun industri yang masuk ke Kabupaten,” terangnya.

Juga memaksimalkan kembali Dana Bagi Hasil yang masuk ke daerah melakukan kajian ilmiah mengenai potensi riil dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak Retribusi maupun lain-lain PAD  yang sah. 

Mengenai belanja daerah hendaknya diprioritaskan sesuai dengan urusan dan kewenangan yang teraplikasi dalam tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kegiatan maka dalam hal ini diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di sisi lain dengan kondisi keterbatasan anggaran di mana anggaran yang tersedia belum dapat menyerap seluruh aspirasi masyarakat.

“Makanya tentu dalam hal belanja daerah harus memperhatikan efektivitas penggunaan anggaran dalam rangka melakukan aktivitas anggaran praktis,” ujarnya. (sep/FN/Advertorial)