Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Ketimpangan dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi tantangan nyata, terutama di wilayah barat provinsi. Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu kembali menempati posisi dua terbawah dalam peringkat IPM Kaltim, dengan angka masing-masing 74,76 dan 70,79.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara makro Kaltim terus mengalami kemajuan, tidak semua daerah mengalami dampak pembangunan secara merata. Capaian IPM yang masih rendah mencerminkan terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di kedua kabupaten tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut harus segera menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, ketimpangan ini tidak bisa diatasi hanya dengan pembangunan infrastruktur fisik semata.

“Investasi utama yang harus diprioritaskan adalah pembangunan manusia. Tanpa pendidikan yang layak dan layanan kesehatan yang memadai, daerah-daerah seperti Kubar dan Mahulu akan terus tertinggal,” ungkapnya, Kamis (15/5/2025).

Ekti menyoroti bahwa program-program pemerintah, termasuk yang telah diluncurkan di tingkat provinsi seperti layanan pendidikan dan kesehatan gratis, perlu dievaluasi kembali efektivitas distribusinya.

Ia berharap program-program tersebut menjangkau wilayah-wilayah dengan kebutuhan paling mendesak, bukan hanya daerah dengan infrastruktur yang sudah memadai.

Selain mendorong pemerataan program, Ekti juga menekankan pentingnya pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berstandar baik di dua kabupaten tersebut.

Ia menyebut bahwa keberadaan sekolah unggulan dan rumah sakit rujukan dapat menjadi fondasi penting untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat di sana.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada aspek fisik semata. Perlu sensitivitas dari para pemimpin daerah untuk memahami akar persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Pemerintah harus mulai menjadikan IPM sebagai indikator utama dalam menyusun kebijakan pembangunan, bukan hanya terpaku pada pembangunan proyek-proyek yang bersifat simbolis,” tambahnya.

Menurutnya, bila tidak ada upaya komprehensif untuk meningkatkan kualitas SDM di Kutai Barat dan Mahakam Ulu, maka kesenjangan sosial dan ekonomi antardaerah di Kaltim akan terus melebar. Padahal, kedua kabupaten ini memiliki potensi besar jika didukung oleh fondasi pembangunan manusia yang kuat.

Peningkatan IPM di daerah-daerah tertinggal tidak hanya penting dari sisi angka statistik, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Kaltim. (ADV/DPRDKALTIM)