Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa keberhasilan program sosial berskala nasional sangat bergantung pada kesediaan pemerintah pusat untuk mendengarkan dan melibatkan daerah secara substansial, bukan sekadar formalitas.

Pernyataan ini disampaikannya merespons peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda besar pemerintah pusat. Meski mendukung penuh tujuan mulia program tersebut, Andi menilai bahwa pelibatan aktif daerah dalam proses perencanaan dan eksekusi menjadi elemen krusial yang kerap diabaikan.

“Sering kali, daerah hanya dijadikan penerima kebijakan, bukan mitra dalam menyusun solusi. Ini yang harus diubah. Dialog antara pusat dan daerah harus menjadi komponen utama dalam perumusan kebijakan sosial,” ujar Andi, Sabtu (17/05/2025).

Menurutnya, fleksibilitas dan keberpihakan terhadap realitas lokal merupakan kunci agar program-program nasional benar-benar memberi manfaat optimal. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa, seperti Kalti,, memiliki tantangan unik baik dari sisi infrastruktur, distribusi, hingga ekonomi yang tidak bisa disamakan begitu saja dengan wilayah lain.

Andi juga mengingatkan bahwa efisiensi dalam pelaksanaan program tidak berarti pemangkasan anggaran semata, tetapi bagaimana anggaran disusun dan dikelola berdasarkan kebutuhan faktual di masing-masing wilayah.

“Kalau pusat membuat aturan yang seragam tanpa mendengar kebutuhan lokal, maka program akan jalan di atas kertas, tapi mandek di lapangan,” tegasnya.

Ia berharap pola hubungan pusat-daerah dalam konteks kebijakan sosial dapat bergeser ke arah yang lebih partisipatif dan adaptif. Menurutnya, membangun kepercayaan dan ruang diskusi yang terbuka akan memperkuat efektivitas program sekaligus mempercepat tercapainya tujuan pembangunan manusia yang merata.

“Pemerintah pusat harus memberikan ruang adaptasi seluas mungkin bagi daerah. Tidak ada satu resep yang cocok untuk semua. Kebutuhan dan kondisi tiap daerah itu berbeda, dan itu harus diakui dalam perumusan kebijakan,” pungkasnya. (ADV/DPRD KALTIM)