Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur.

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA : Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Guntur, menyampaikan keprihatinannya terhadap beban anggaran daerah akibat status jalan nasional yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah pusat.

Ia menilai, sejumlah ruas jalan di Kaltim yang seharusnya menjadi kewenangan pusat justru kerap diperbaiki menggunakan dana provinsi maupun kabupaten.

“Saya dari dapil Kutai Kartanegara, dan yang kami temui di lapangan, masih banyak jalan berstatus nasional, tapi ketika rusak, kita yang diminta menanganinya,” ujar Guntur, Rabu (21/5/15).

Salah satu contoh yang ia soroti adalah ruas jalan dari Loa Janan menuju Museum Mulawarman di Tenggarong. Meski masuk dalam kategori jalan nasional, setiap kali terjadi kerusakan seperti longsor, penanganannya justru dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Ini jelas tidak adil. Pemerintah pusat seharusnya hadir untuk menangani jalan-jalan nasional, jangan semua dilempar ke daerah,” tegasnya.

Guntur mengungkapkan, ketimpangan ini terasa kontras jika melihat kontribusi besar Kalimantan Timur terhadap perekonomian nasional, terutama dari sektor pertambangan dan migas.

Menurutnya, pemerintah pusat seharusnya lebih responsif terhadap kebutuhan infrastruktur di daerah penyumbang devisa seperti Kaltim.

“PDRB kita tinggi, kita penyumbang besar untuk negara. Tapi jalan-jalan di daerah kita malah harus kita tanggung sendiri. Ini harus jadi perhatian serius pusat,” lanjutnya.

Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap status jalan nasional di Kaltim, serta sinkronisasi antara kebijakan pembangunan pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih yang menghambat efisiensi anggaran.

“Status jalan ini harus diinventarisasi ulang. Jangan sampai terus-menerus uang daerah habis untuk membenahi jalan nasional. Pemerintah pusat dan kementerian teknis perlu duduk bersama membahas ini,” pungkas Guntur. (ADV/DPRD KALTIM)