POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Berau, Fendra Firnawan, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan identifikasi terhadap kerusakan infrastruktur pascabanjir yang melanda sejumlah wilayah di Berau. Salah satu fokus awal adalah jembatan dan akses jalan antar  Kampung yang terdampak banjir.

“Terkait keberadaan Jembatan sementara masih kami sedang identifikasi. Tentunya setelah air surut, kami baru bisa melihat secara detail kerusakan yang terjadi. Jika memang dianggap prioritas. Karenanya itu akan kami usulkan anggarannya, bisa melalui perubahan anggaran tahun ini,” jelas Fendra saat ditemui wartawan.

Ia menambahkan, anggaran infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan drainase memang telah dialokasikan melalui APBD, namun tidak ada dana khusus untuk penanganan darurat. Hal tersebut membuat PUPR tidak bisa serta-merta melakukan tindakan di luar rencana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). “Kami upayakan semua sudah dianggarkan sesuai DPA. Kalau sifatnya darurat, kita tidak bisa langsung ambil tindakan karena harus sesuai prosedur,” tegasnya.

Untuk tahun 2025, Fendra menyebut bahwa sebelumnya fokus anggaran lebih diarahkan ke pembangunan jalan dan jembatan di luar wilayah terdampak bencana. Namun, dengan adanya banjir, kini perhatian juga diarahkan pada jalur antar Kampung dan antar Kecamatan yang terdampak.

“Upaya lainnya kami tempuh tetap memantau jalur-jalur alternatif yang digunakan masyarakat, meski beberapa di antaranya merupakan hasil kolaborasi dengan perusahaan swasta,” tambahnya.

Terkait kunjungan Bupati dan Wakil Bupati ke wilayah Kelay, Fendra menyatakan belum mengetahui detailnya, dan menyarankan untuk menanyakan langsung ke BPBD. Namun, pihaknya memastikan akan mulai bekerja setelah mendapatkan data kerusakan pascabanjir.

“Kami sampaikan pascabanjir  baru bisa lihat kerusakan dan merinci kebutuhan perbaikannya. Anggarannya jelas dari APBD atau jika memungkinkan melalui dana tambahan dari pemerintah daerah,” katanya.

Salah satu titik yang menjadi perhatian adalah jembatan penghubung antar kampung di Kecamatan Segah yang sudah puluhan tahun belum mendapat peremajaan. Fendra menyebut jembatan tersebut sudah masuk dalam rencana anggaran DPUPR.

“Sementara ini kami fokus ke jembatan Deli. Beberapa jembatan seperti di daerah Selain dan Panaan juga sudah dicek. Ada jembatan yang amblas dan hanya bisa menahan beban 30 ton. Itu perlu diangkat dan ditata ulang,” ujarnya.

Untuk pasokan material jembatan, menurut Fendra, sebagian besar masih didatangkan dari Pulau Jawa, seperti Jakarta dan Surabaya. Ia juga menyebut bahwa wilayah pesisir belum masuk prioritas pembangunan jembatan dalam waktu dekat.

“Kami berharap sisa anggaran masih bisa digunakan untuk jembatan-jembatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya. (sep/FN)