Pelatihan Pendampingan Desa Wisata Pokdarwis Pantai Biru Kersik yang digelar Dispar Kukar menggaet Polnes Kukar/pic:ist

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Melihat geliat pariwisata yang terus berkembang  terutama pada sektor wisata-wisata berbasis masyarakat, Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar bekerja sama dengan dua institusi pendidikan tinggi, di Kalimantan Timur (Kaltim) yakni Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dan Universitas Mulawarman (Unmul), mengkonsep sebuah program yang disebut Pendampingan Desa Wisata.

Program ini merupakan lanjutan dari inovasi yang telah dilaksanakan pada 2024. Tahun ini Desa Kersik, menjadi salah satu dari tiga desa terpilih yang akan mendapat pendampingan intensif hingga akhir tahun.

Hal tersebut diungkapkan Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispar Kukar, M Ridha Fatrianta.

“Sampai dengan sekarang masih tahap persiapan kemarin baru Desa Kersik pendamping baru satu desa mungkin nanti jadwalnya setelah libur Idul Adha kita lanjutkan lagi,” ujar Ridha saat dikonfirmasi Selasa (03/06/2025).

Ridha mengaku tujuan pendamping desa wisata ini untuk mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat. Ia menegaskan meski sudah wisata yang dikelola dan berjalan pihaknya menilai tentu perlu dilakukan peningkatan.

“Jika sudah ada harus meningkatkan lagi potensinya, selain itu produk-produk wisata yang ada di situ mungkin jika sudah ada kita inovasi kan lagi dan di kembangkan lagi,” ujarnya.

Lanjut Ridha selain pada objek wisata, pendampingan ini juga guna meningkatkan kapasitas SDM serta memperluas pemasaran destinasi wisata berbasis masyarakat yang ada di masing-masing desa.

“Pendampingan juga terkait dengan manajemen, jadi ada sekitar 10 kegiatan tiap- tiap desa kan ada permasalahan masing-masing,” ungkapnya.

Ia menyebutkan salah satunya juga terkait manajemen kelembagaan tata kelola organisasi, manajemen keuangan juga turut pada pendampingan desa wisata ini.

“Jadi biar mereka memahami mana itu pemasukan, pendapatan, pengeluaran, itu kita berikan juga. Sebab kadang-kadang dalam organisasi salah satu kelemahannya ketika pengelolaan keuangan, ada salah paham dan sebagainya. Dengan adanya pengetahuan ini diharapkan tidak ada lagi permasalahan,” tuturnya.

Ridha juga menyebutkan pengelolaan manajemen Even turut dalam pendampingan ini, dalam hal ini para pengelola desa wisata akan mengelola even dan juga mengelola homestay, hingga pengelolaan kuliner berbasis lokal.

“Jadi kita inginkan mereka dapat mengelola desa wisata dengan struktur yang termanajemen, misal pengelolaan kuliner lokal. Seperti di desa Sangkuliman itu ada produk khas di situ, jadi kita olah lebih inovatif dan mungkin nantinya bisa jadi cenderamata dan lain sebagainya,” tandasnya.

“Nanti akan ada pelatihan juga sebagai pemandu wisata dan manajemen pembuatan paket pariwisata seperti itu,” tambahnya.

Saat disinggung terkait target pendamping desa, Ridha menyebutkan awalnya Dispar Kukar menargetkan lima desa, namun dikarenakan adanya efisiensi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat dan keterbatasan waktu. Untuk tahun ini Dispar Kukan menargetkan tiga desa yang akan diberikan pendampingan desa wisata.

Sementara itu M. Fauzan Noor, narasumber dari dunia akademisi sekaligus Ketua Program Kegiatan Pendampingan Desa Wisata desa, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemab Kukar dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata.

Menurutnya kegiatan ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap transformasi kepariwisataan berbasis komunitas, dan masyarakat sebagai peran utamanya.

Ia mengungkapkan program pendampingan tahun ini dirancang dengan sepuluh tema yang mencakup berbagai aspek penting. Mulai dari Manajemen Organisasi, Tata Kelola Keuangan, Pengolahan Kuliner Berbasis Bahan Lokal, Pengelolaan Homestay.

Selain itu Praktik Pemanduan Wisata, Pelatihan Public Speaking, Desain Kemasan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga Strategi Promosi Digital.

“Peserta kegiatan terdiri dari beragam unsur masyarakat. Antara lain Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Koperasi Merah Putih, serta pelaku UMKM setempat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Dini Zulfiani, dosen Program Studi (Prodi) Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Unmul menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun desa wisata.

"Desa wisata tidak akan berkembang karena satu kelompok yang hebat, tapi karena semua pihak mau berjalan bersama," terangnya.

Dini menegaskan, lembaga-lembaga seperti Pemerintah Desa, BPD, Pokdarwis, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, kelompok tani, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), hingga Rukun Tetangga (RT), harus menyatukan langkah demi terwujudnya visi bersama.

Sebab, ia menilai visi dan misi organisasi perlu diselaraskan dengan arah pembangunan desa agar setiap Langkah memiliki tujuan yang jelas dan terukur.

“Pendampingan bukan sekadar pelatihan sesaat, tetapi harus menghasilkan hal konkret yang bisa diterapkan demi tercapainya visi dan misi organisasi desa wisata secara berkelanjutan," tegasnya.

Program ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan desa wisata, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan. (Adv/Tan)