Hasanuddin Mas'ud 

POSKOTAKALTIMNEWS, SAMARINDA: Prediksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada tahun 2026 memunculkan kekhawatiran terkait keberlangsungan pembangunan dan stabilitas pelayanan publik. Penurunan proyeksi dari sekitar Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun dinilai sebagai sinyal perlunya reformulasi strategi keuangan daerah secara menyeluruh.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa menurunnya pendapatan, terutama dari pos Dana Bagi Hasil (DBH), menekan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai program prioritas.

Kondisi ini bukan hanya berdampak pada provinsi, tapi juga merembet ke 10 kabupaten dan kota yang menggantungkan sebagian besar belanja dari alokasi APBD.

“Ini bukan sekadar soal nominal yang berkurang. Ini menyangkut bagaimana kita bertahan dan beradaptasi secara struktural dalam pengelolaan anggaran,” ujar Hasanuddin.

Di tengah keterbatasan fiskal tersebut, ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih cermat dan inovatif dalam menyusun kebijakan anggaran. Efisiensi belanja menjadi keharusan, namun bukan dengan memangkas sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Hasanuddin menilai, pemerintah provinsi harus mampu mengoptimalkan aset yang dimiliki dan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bisa menghasilkan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Selain itu, diversifikasi ekonomi menuju sektor-sektor non-migas seperti pertanian, pariwisata, dan jasa menjadi langkah yang mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang fluktuatif.

“Penggunaan aset milik pemerintah untuk keperluan operasional internal juga bisa menjadi cara sederhana namun efektif untuk menghemat anggaran. Kita harus bijak dalam setiap keputusan pembiayaan,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan fiskal ke depan harus dijawab dengan tata kelola keuangan yang lebih visioner. Bukan hanya soal menyiasati kekurangan, tetapi juga memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah jangka panjang.

Situasi ini menjadi ujian penting bagi seluruh pemangku kepentingan di Kaltim. Dengan langkah-langkah adaptif dan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, keterbatasan anggaran dapat diubah menjadi peluang untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan keuangan publik. (ADV DPRD KALTIM)