Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. (pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Di tengah derasnya arus pembangunan, suara perempuan kerap terabaikan. Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengingatkan agar isu-isu krusial yang dihadapi kaum perempuan mendapat porsi yang setara dalam RPJMD lima tahun ke depan.

Ahmad Yani menekankan pentingnya kejelasan arah kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Menurutnya, isu-isu yang menyangkut perempuan terutama mereka yang menjadi kepala rumah tangga masih membutuhkan perhatian serius.

Karena itu, ia menegaskan bahwa RPJMD harus memuat program-program yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar wacana.

“Di RPJMD itu harus clear terkait dengan urusan pemerintahan perempuan. Banyak ibu-ibu atau perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, dan mereka harus disupport lewat program-program yang nyata,” ujar Ahmad Yani usai memimpin rapat pembahasan rencana awal RPJMD, Senin (4/08/2025) lalu.

Ketua DPRD Kukar ini mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima aspirasi dari kalangan perempuan yang datang langsung menyampaikan berbagai persoalan.

Mulai dari masalah ekonomi, sosial, hingga persoalan keluarga yang belum tertangani secara maksimal oleh program pemerintah.

“Banyak masalah yang mereka hadapi. Saya hampir setiap hari menerima perwakilan perempuan yang datang dengan berbagai keluhan. Ini jadi catatan penting yang tidak boleh diabaikan,” katanya.

Ia berharap pemerintah daerah mampu menyusun kebijakan yang responsif gender, yang tidak hanya fokus pada aspek pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga memberi ruang besar pada isu sosial dan perlindungan hak-hak perempuan di Kukar.

“Kita perlu pastikan bahwa RPJMD ini benar-benar clear menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk perempuan. Jangan sampai isu penting seperti ini terpinggirkan dalam perencanaan,” pungkasnya. (Adv/Tan)