Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bersama warga Desa Bakungan.

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya kaum ibu, saat menggelar reses di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, pada Rabu (6/8/2025).

Dalam sesi dialog bersama warga, Ahmad Yani menerima berbagai keluhan, mulai dari sulitnya akses bantuan hingga rendahnya serapan tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

Menurut Ahmad Yani, meski aspirasi infrastruktur telah banyak disampaikan oleh tokoh desa, ternyata masyarakat khususnya para ibu lebih banyak berharap adanya bantuan nyata untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun hal itu kerap terhambat karena persoalan administratif, terutama dalam pembentukan kelompok tani atau UMKM.

“Banyak ibu-ibu yang ingin dibantu lewat kelompok, tapi terbentur karena pengajuan kelompok baru sering tidak disetujui. Katanya sudah banyak kelompok, padahal kelompok yang ada itu bukan milik mereka,” ujar Ahmad Yani.

Ia menilai, pembatasan seperti itu justru menghambat semangat masyarakat untuk mandiri. Ia pun mendorong agar ke depan tidak ada lagi pelarangan pembentukan kelompok selama memenuhi syarat minimal anggota. Hal ini penting sebagai dasar agar warga bisa mengakses bantuan dari pemerintah maupun pihak perbankan.

“Kita harap ke depan dibuka saja ruangnya, asal lebih dari 10 orang bisa membentuk kelompok. Lewat itulah mereka bisa mengakses bantuan, termasuk pinjaman modal dari bank dengan bunga nol persen,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Yani juga menyinggung soal minimnya kesempatan kerja bagi warga lokal di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Desa Bakungan. Padahal, menurutnya, banyak perusahaan tambang, perkebunan, hingga pelabuhan yang semestinya dapat menyerap tenaga kerja lokal.

“Ini ironi, masyarakat lokal butuh pekerjaan tapi malah yang diterima orang luar. Perusahaan harusnya prioritaskan warga Bakungan sendiri. Ini keluhan yang rata-rata disampaikan warga,” katanya.

Ahmad Yani menegaskan bahwa DPRD Kukar akan segera memanggil dan berdialog dengan pihak perusahaan untuk memastikan komitmen mereka dalam menyerap tenaga kerja lokal. Ia menilai keterlibatan aktif perusahaan dalam pemberdayaan masyarakat adalah bentuk tanggung jawab sosial yang harus dijalankan secara nyata.

“Kita akan undang perusahaan-perusahaan ini. Mereka punya lahan dan operasi di sini, jadi wajar kalau masyarakat lokal yang diberdayakan lebih dulu,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia mendorong sinergi antara pemerintah desa, dinas terkait, dan pelaku usaha untuk menciptakan program pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok. Skema ini menurutnya akan memperkuat posisi ibu-ibu desa sebagai pelaku ekonomi produktif yang bisa mandiri tanpa harus bergantung pada lapangan kerja formal.

“Kalau ibu-ibu ini bisa mengelola kelompok tani atau UMKM, ini jadi kekuatan besar. Harus kita fasilitasi bersama agar mereka bisa bangkit secara ekonomi,” tutup Ahmad Yani.(adv)