Ahmad Yani Minta Pemkab Kukar Prioritaskan Perbaikan Jalan dan Atasi Banjir Purwajaya

img

Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. (pic:Tanty)

 

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi warga terutama dalam hal pembangunan konektivitas infrastruktur jalan. Hal ini Ia ungkapkan saat menggelar Reses Tahap II Masa Sidang III DPRD Kukar di Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan.

 

Pada pertemuan yang berlangsung di Balai Pertemuan Umum (BPU) Purwajaya, Rabu (6/8/2025) tadi, Ahmad Yani menerima keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan masalah banjir yang belum teratasi.

 

Salah satu sorotan warga adalah Jalan Pelita, penghubung penting antara Desa Purwajaya dan Loa Duri Ilir. Jalan sepanjang tiga kilometer ini disebut belum pernah mendapatkan penanganan serius meski menjadi akses vital bagi masyarakat.

 

“Kami berharap jalan ini mendapat prioritas dari Pemkab Kukar, karena keberadaannya sangat penting untuk kelancaran akses warga,” kata Ahmad Yani.

 

Ia meminta Bappeda, TAPD, BPKAD, dan Dinas Pekerjaan Umum segera menindaklanjuti usulan tersebut. Menurutnya, perbaikan jalan akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

 

Selain perbaikan jalan, Ahmad Yani juga menyoroti persoalan banjir yang kerap melanda Purwajaya dan Loa Janan Ulu. Ia menjelaskan, banjir di kedua wilayah itu saling berkaitan, dengan penyebab utama sistem drainase yang buruk dan pengelolaan lingkungan yang kurang optimal, terutama di sekitar area operasional tambang.

 

“Di sini ada beberapa perusahaan, seperti Anugrah Bara Kaltim (ABK) dan tambang lainnya. Kalau saluran air atau ‘point’ tidak dikelola dengan baik, banjir pasti terjadi. Ini harus jadi perhatian,” jelasnya.

 

Dirinya berharap penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan perusahaan sekitar, mengingat luapan air dari Purwajaya turut memicu banjir di Loa Janan Ulu.

Dirinya juga menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan perusahaan untuk menjaga lingkungan, serta memastikan masyarakat tidak terus menjadi korban bencana. (Adv/Tan).