Aliansi Mahasiswa Kukar Gelar Aksi Damai, DPRD Sepakati 12 Poin Tuntutan
Anggota DPRD Kukar,
Abdul Rasyid Tengah Berdiskusi dengan Aliansi Mahasiswa
POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Aliansi Mahasiswa Kutai Kartanegara menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kukar pada Senin (1/9/2025). Aksi ini berlangsung tertib dan diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman antara mahasiswa dan DPRD Kukar.
Dalam aksi tersebut,
mahasiswa membawa berbagai poster dan menyuarakan aspirasi yang mereka anggap
krusial bagi masa depan bangsa. Aksi damai ini juga mendapat pengawalan aparat
keamanan agar berlangsung kondusif tanpa ada gesekan.
Jenderal Lapangan Aksi,
Wawan Ahmad, menjelaskan bahwa pihaknya bersama DPRD Kukar sepakat terhadap 12
tuntutan yang disampaikan. Menurutnya, kesepahaman itu merupakan langkah maju
agar suara mahasiswa tidak hanya didengar, tetapi juga ditindaklanjuti.
"Tuntutan kami di
antaranya menolak RUU KUHAP, menghapus tunjangan DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi,
dan DPR RI, serta mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU
Masyarakat Adat," ujar Wawan Ahmad dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga
menuntut peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, perbaikan kualitas
pendidikan di daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar), serta pencabutan
undang-undang yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Mereka juga menyoroti
pentingnya menghentikan tindakan represif terhadap gerakan rakyat di ruang
publik.
Tidak hanya itu, aspirasi
lain yang masuk dalam nota kesepahaman adalah penegakan supremasi hukum,
penghentian oligarki politik, reformasi Polri, hingga penghentian kejahatan ekologis,
konflik agraria, dan praktik pertambangan yang merugikan masyarakat.
“Nota kesepahaman ini
sudah dibahas bersama dan ditandatangani secara resmi, sehingga memiliki
kekuatan hukum yang sama bagi kedua pihak. Kami berharap ini menjadi komitmen
nyata, bukan sekadar janji,” tegas Wawan Ahmad.
Menanggapi hal tersebut,
Anggota DPRD Kukar, Abdul Rasyid, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban
daerah meski gelombang aspirasi terus bergulir. Ia mengingatkan bahwa Kutai
Kartanegara selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan damai.
“Sejak awal berdirinya
Republik Indonesia sampai sekarang, tidak pernah ada insiden besar yang
bersumber dari masyarakat Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, kondisi ini harus
kita jaga bersama-sama agar tetap kondusif,” ujar Abdul Rasyid.
Ia menambahkan, meski
persoalan di tingkat pusat terus berkembang, masyarakat Kukar diimbau untuk
tetap tenang.
“Kondisi Kutai yang aman
sekarang ini harus dipertahankan, supaya daerah kita bisa lebih maju,
berkembang, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” pungkasnya.(adv)