POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Ketimpangan jumlah tenaga pendidik yang bertugas di wilayah perkotaan dan desa di Kabupaten Berau saat ini mendapat perhatian serius DPRD Berau. Pasalnya ketimpangan itu terjadi, lantaran belum meratanya distribusi tenaga pengajar terutama di wilayah-wilayah pedalaman dan pesisir.

“Ketimpangan distribusi tenaga pengajar ini dinilai menjadi menghambat pemerataan kualitas pendidikan,” ungkap Anggota DPRD Berau, Sutami.

Pendapat tersebut diungkapnya saat penyampaian pandangan Fraksi Partai Gerindra dalam menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)  dalam rapat Paripurna di Gedung DPRD Berau.

Belum lagi tambah Sutami,  alokasi anggaran pendidikan yang baru mencapai 14,28 persen dari APBD dinilai belum memenuhi amanat konstitusi yang mewajibkan minimal 20 persen.

“Karena pendidikan merupakan kunci pembangunan SDM unggul. Seharusnya Pemkab Berau meningkatkan porsi anggaran pendidikan pada tahun-tahun berikutnya sekaligus memastikan kualitas serapannya tepat sasaran,” tegas Sutami.

Termasuk masih dalam penjelasan Sutami, tidak meratanya pembangunan infrastruktur dasar di kampung-kampung pedalaman dan pesisir. Pemerintah daerah diminta memprioritaskan pembangunan jalan, drainase, serta rehabilitasi fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor kampung. (sep/FN/Advertorial)