(Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i/pic:Tanty)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Upaya memperkuat koperasi desa di Kutai Kartanegara terus digencarkan. Salah satunya melalui percepatan pemetaan lahan yang kini menjadi agenda besar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar.

Langkah ini dinilai sebagai pondasi penting sebelum pengembangan koperasi dilakukan secara lebih luas.

Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengoordinasikan desa dan kelurahan untuk segera merampungkan pemetaan lahan yang diminta pemerintah pusat.

Proses ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mengingat data yang dihimpun akan masuk ke aplikasi Kementerian Dalam Negeri.

“Kami ini kan dibagi tugas. Dari 13 kementerian, DPMD diminta mengawal pengisian data lahan oleh 193 desa dan 44 kelurahan. Pak Sekda memberi kepercayaan penuh kepada kami untuk mempercepat pengisian aplikasi tersebut,” ujarnya saat diwawancarai Poskotakaltimnews Kamis (13/11/2025).

Irji’i menjelaskan aplikasi yang dimaksud memuat informasi mengenai lahan calon pengembangan koperasi desa, sesuai permintaan Kementerian Koperasi.

Dalam hal ini DPMD Kukar berperan sebagai penghubung, memastikan setiap desa mengisi data secara lengkap dan benar. Sebagian besar desa telah menyatakan tuntas, meski beberapa masih menghadapi kendala teknis.

“Alhamdulillah, yang belum mengisi hanya sedikit. Kebanyakan terkendala masalah sederhana seperti lupa password. Tapi secara keseluruhan, prosesnya lancar karena kami terus dampingi mereka,” katanya.

“ Dari 237 Desa dan kelurahan baru 137 yang sudah masuk penginputan di Aplikasi SISKUDES Kemendagri. Terkait pesiapan lahan koprasi Desa dan kelurahan Merah putih KDMP,” lanjutnya.

Selain itu dijelaskannya  bahwa kebutuhan data tidak selalu harus memenuhi ukuran lahan standar 1.000 meter persegi.

“ Setiap desa memiliki karakteristik dan aset berbeda, sehingga DPMD mengelompokkan kategori lahan agar pemetaan lebih akurat dan tidak memaksakan kondisi lapangan,” jelasnya.

Di sisi lain, DPMD juga tengah mendorong peningkatan kapasitas melalui pelatihan Koperasi Desa Mandiri Produktif (KDMP). Irji’i menilai pelatihan menjadi kunci untuk memperkuat fondasi organisasi koperasi, terutama bagi pengurus yang belum memahami teknis pengelolaan.

“Masih banyak pengurus yang bingung soal administrasi koperasi. Sehingga pelatihan untuk pengurus maupun pengawas KDMP merupakan kebutuhan yang penting sekali,” ungkapnya.

“ Urusan unit usaha bisa berkembang nanti, tapi yang utama adalah memastikan iuran pokok dan wajib anggota berjalan dulu,” tambha Irji’i.

Lebih lanjut Irji’i menambahkan, koperasi KDMP yang sudah aktif dan memenuhi persyaratan berkesempatan menerima dukungan anggaran hingga Rp3 miliar terdiri dari Rp2,5 miliar untuk pembangunan gedung dan Rp500 juta untuk operasional.

“ Dari pemetaan awal, sekitar 30 % desa dan kelurahan di Kukar telah memenuhi kriteria lahan 1.000 meter persegi sebagaimana tercantum dalam aplikasi SISKUDES,” terangnya.

Meski begitu, ia mengaku DPMD tetap meminta seluruh desa mengisi data sesuai kondisi nyata, tanpa merekayasa ukuran lahan.

“Tidak semua desa punya lahan luas. Ada yang cuma sekitar 50 x 70 meter. Yang penting diisi apa adanya. Target kami, semua data bisa rampung sebelum akhir November,” tutup Ahmad. (Adv/Tan)